Jakarta, Gatra.com - Pengamat Ekonomi dari Indef, Bhima Yudhistira, menilai momentum perintah untuk mewujudkan rencana menggunakan skema tertutup dalam subsidi LPG 3 Kg tidak tepat. Karena saat ini ekonomi sedang rentan bergejolak.

"Pencabutan subsidi LPG 3 kilo meskipun atas nama efisiensi, tapi momentumnya tidak pas. Karena ditengah kondisi Indonesia yang saat ini sangat rentan sekali, dikhawatirkan akan berpengaruh pada daya beli masyarakat dan juga memicu inflasi," kata Bhima saat dihubungi Gatra, di Jakarta, Senin (20/1)

"Nantinya LPG 3 kg kan juga banyak di pakai di industri makanan-minuman. Khususnya UMKM. Kalau ada kenaikan harga di pasaran otomatis pelaku UMKM juga akan menyesuaikan harga jualnya. Nanti yang kena kan UMKM yang merupakan menengah kebawah. Itu yg paling serius,” katanya.

Bhima juga mengatakan pemerintah seharusnya bisa lebih menahan diri jika ingin mengeluarkan kebijakan skema subsidi LPG tersebut. Pemerintah harus menunggu momentum pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen, barulah skema tersebut dapat diterapkan.

"Saya setuju untuk melakukan penghentian, tapi momentumnya yang kurang pas. Jadi, tergantung pada ekonomi seperti apa dulu. Kalau sekarang, harusnya ditahan dulu sampai kondisi ekonominya sudah membaik. Jika pertumbuhan ekonomi sudag diatas 5 persen, nah itu baru mulai dilakukan skema tersebut, untum mempercepat sasaran subsidi LPG," kata Bhima

"Harus harti-hati pada saat masa transisinya. Kan ini dibuat tertutup, artinya harus ada transisi di lapangan. Apalagi ini bakal pakai QR code. Itu banyak daerah 3T, itu belum optimal kondisi internet dan infrastruktur lainnya. Jadi, jangan sampai skema ini justru mengganggu pihak yang membutuhkan," ujar Bhima.