_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Edukasi menjadi hal penting bagi masyarakat supaya tidak terjerumus dalam fenomena kerajaan-kerajaan abal-abal yang tengah marak di beberapa daerah di Tanah Air belakangan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid.
Hilmar menganggap, sejatinya jika masyarakat paham dan kenal dengan sejarah di Indonesia, maka tidak memerlukan waktu lama untuk dapat mengidentifikasi fenomena tersebut sebagai kegiatan yang hanya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.
"Edukasi menjadi penting. Saya kira menjadi hal yang penting dengan terus mengajak berdiskusi dan bicara. Salah satu alasan yg muncul gerakan-gerakan seperti ini kan adalah karena tidak ada komunikasi dan semacam tidak adanya pemikiran kritis. Kita juga harus bisa melihatnya berdasarkan data, jadi dapat melihat mana yang sesuai dan mana yang tidak," Kata Hilmar di Jakarta, Senin (20/1).
Hilmar juga mengakui, selama ini dalah kehidupan masyarakat biasanya yang terjerumus adalah individu yang banyak melakukan komunikasi justru dengan orang yang bukan berasal dari anggota keluarga atau kerabat terdekat. Sehingga, Hilmar mengatakan kedepan masyarakat harus memperbanyak komunikasi dan diskusi dengan orang-orang sekitar mereka.
"Orang diantara sesama yang dekat justru komunikasinya berkurang, justru banyak yang aktif komunikasi pada komunitas yang jauh, baik lewat grup WA (WhatsApp), sosial media, dan sebagainya. Cara solusinya, salah satunya ya banyak dengan mengurangi komunikasi dengan komunitas yang jauh dengan kita dan mendekatkan diri dengan komunitas yang lebih intim," Kata Hilmar.
Selain itu, Hilmar juga mengaku, Kemendikbud sudah memiliki kantor-kantor pelestarian di daerah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengecek validitas sejarah atau kebudayaan yang disampaikan sebuah kelompok masyarakat yang mengidentifikasikan diri dengan unsur sejarah dan budaya dalam negeri.
"Kalau sekarang banyak ditemukan kantor-kantor kita di daerah. Kita punya banyak kantor di daerah, itu bisa menjadi suatu rujukan seandainya muncul adanya kayak begini-gini, Bisa dicek di balai-balai pelestarian kita. Ini bener apa tidak, Apakah ini boleh diikuti apa tidak, itu bisa di cek itu. Jadi, tidak ada masalah," pungkasnya.
