Mataram, Gatra.com - Provinsi Nusa Tenggara Barat boleh berbangga, pasalnya daerah yang memiliki jargon Pulau Seribu Masjid ini tercatat sebagai provinsi dengan laju penurunan angka kemiskinan tercepat kedua secara nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan fakta penurunan itu dengan menyebutkan perbandingan. Jika pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu jiwa atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk. Sementara, berdasarkan data September 2019, penduduk miskin NTB turun menjadi 705,68 ribu jiwa (13,88 persen).

“Penurunan angka kemiskinan NTB itu sebesar 0,68 persen. Dari capaian itu menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia. Papua menjadi yang tercepat di Indonesia dengan penurunan mencapai 0,98 persen," kata Kepala BPS provinsi NTB Suntono di Mataram, Minggu (19/1).

Menurut dia, pada September 2019, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan di NTB tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen. Sementara, penduduk miskin di daerah perdesaan NTB sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen.

Sejumlah faktor nyang memicu pencapaian menggembirakan yang diraih Provinsi NTB. Diantaranya, keberhasilan dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di NTB.

Data BPS menunjukkan, hingga Desember 2019, inflasi di NTB hanya mencapai 1,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang target inflasi pemerintah di angka 3,5±1 persen.

“Penyebab lainnya yakni terjaganya, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, terjaganya NTP ini membuat konsumsi penduduk juga terkatrol,” ujarnya.

Suntono mengatakan, NTP di NTB naik 4,16 persen dalam satu tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan masyarakat pertanian NTB.

Faktor Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB juga turut memberikan andil dalam menekan kemiskinan. BPS mencatat, PDRB NTB selama setahun terakhir mencapai Rp120 triliun. Hingga triwulan ketiga 2019, PDRB NTB tumbuh sebesar 5,41 persen.

Dikatakan, penyaluran dana desa dan kemajuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam pertumbuhan PRDB NTB.

BPS juga mengungkap catatan mengenai tingkat ketimpangan kaya-miskin yang diukur dengan indeks gini atau gini ratio. Berdasarkan data September 2019, gini ratio di NTB berada di 0,374, turun 0,005 poin jika dibandingkan data Maret 2019 yang sebesar 0,379.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, menyatakan, bahwa capaian ini merupakan buah kerja keras semua elemen pemerintahan dan elemen masyarakat di NTB.

“Capaian ini juga mengindikasikan bahwa hal-hal yang tengah diupayakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat NTB telah berada di jalur yang semestinya,” ujar mantan Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB ini.

Dikatakan, Pemprov NTB, tetap berkomitmen mendorong tercapainya target penurunan angka kemiskinan dibawah 2 digit pada 2023 mendatang.

"Untuk mencapai itu, tugas kita semua saat ini adalah mempertahankan dan melanjutkan tren ini. Sambil kita terus melakukan evaluasi dan koordinasi, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita temukan dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain," ucapnya.