Jakarta, Gatra.com - Kementerian BUMN membuka kemungkinan untuk memasukkan tenaga profesional ke dalam PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Tenaga profesional tersebut, nantinya akan diminta untuk membantu mengelola Perseroan bersama direksi lainnya, yang berasal dari kalangan militer.

"Sangat memungkinkan (untuk memasukkan tenaga profesional ke dalam Asabri)," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga, di Jakarta, Minggu (19/1).

Meski begitu, untuk memasukkan tenaga profesional itu, membutuhkan persetujuan juga dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai kementerian teknis, yang membawahi Asabri langsung.

Baca juga: OJK: Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Pengaruhi Industri Asuransi

"Pak Prabowo nanti akan punya pengaruh besar untuk ikut menentukan, karena itu adalah perusahaan terkait dia sebagai menteri teknisnya beliau. Jadi kan sangat mempertimbangakan Pak Prabowo juga," jelas Arya.

Selain itu, persetujuan dari para pemegang saham Asabri pun juga dibutuhkan, untuk memasukkan tenaga profesional dari kalangan non-militer tersebut. Sebab, suara dari pemegang saham Asabri juga sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan, bahwa Asabri seharusnya dikelola oleh tenaga profesional dari kalangan non-militer.

"Asabri ini mesti ditaruh orang-orang profesional untuk mengelolanya. Tidak boleh hanya karena Asabri, maka Abri atau TNI (yang mengelola). Mungkin akan dimasukkan orang-orang profesional dan ini sedang sedang ditimbang," kata Luhut di Kantornya, Jumat (17/1).