Bantul, Gatra.com  - Pemerintah Kabupaten Bantul akan menggenjot alokasi dana desa dan bantuan makanan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sampai akhir tahun ini angka kemiskinan ditargetkan di bawah dua digit.

Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengatakan angka kemiskinan tahun lalu memang urunan namun tak sesuai harapan.

"Akhir 2019 lalu angka kemiskinan hanya 0,51 persen sehingga penduduk miskin mencapai 12,92 persen. Sebelumnya di 2018 angkanya menyentuh 13,43 persen," kata Helmi di Parasamya,  Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, Jumat(16/1).

Sesuai hasil rapat koordinasi, Helmi mengatakan pemda tahun ini fokus menurunkan angka kemiskinan di bawah angka 10 persen.

Guna mencapai target itu, Pemkab Bantul akan menggenjot program-program pemberdayaan khususnya melalui ADD dan bantuan langsung makanan.

"Pemerintah desa kami harapkan melahirkan berbagai kegiatan perekonomian di wilayah desa yang akan menyerap dan memberdayakan masyarakat desa," lanjutnya.

Menurut Helmi, pemkab akan meluncurkan berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan di berbagai program organisasi perangkat daerah (OPD) dan memberikan bantuan langsung berupa makanan sehat khusus untuk warga miskin yang tidak mampu bekerja.

Pemkab juga akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memperioritaskan warga Bantul sebagai tenaga kerja.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul Didik Koesbianto menjelaskan jumlah penduduk miskin di Bantul berkurang sekitar 3.000 jiwa. 

"Di 2018 warga miskin ada 134 ribu, lalu di 2019 turun menjadi 131 ribu. Penurunan di angka 3.000-an ini tidak signifikan karena jumlah penduduk juga bertambah," katanya.

Didik mengatakan bantuan langsung seperti boga sehat,  bantuan pangan non tunai (BPNT),  dan program keluarga harapan (PKH) sejauh ini cukup ampuh untuk menekan angka kemiskinan, meski terkadang salah sasaran.

Didik menyatakan target pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat pun diperlukan, terutama kesadaran untuk tidak menerima bantuan saat sudah mampu.

Soal wilayah terbanyak sebagai  basis kemiskinan,  Didik mengatakan perlu melihat data terlebih dahulu. 

"Tapi data itu bisa dilihat dari penerima bantuan terbanyak seperti BPNT dan PKH, karena program itu merupakan salah satu indikator kantong kemiskinan," ujarnya.