Pekanbaru, Gatra.com -- Hingga tahun 2020 Provinsi Riau tetap tidak bisa beharap banyak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
Menurut Hamidi dari enam BUMD yang dimiliki Provinsi Riau, torehan mejanjikan hanya disuguhkan PT Jamkrida. Oleh sebab itu pihaknya pesimistis perusahaan plat merah dapat menjadi tumpuan di tengah lesunya perekonomian Riau beberapa tahun belakangan.
"Kalau dari sektor BUMD kita berharap sangat-sangat kecil kemungkinan. Karena saya sudah undang BUMD mereka mengatakan tidak mampu," sebutnya kepada Gatra.com, di ruang kerjanya Kamis (16/1).
BUMD yang angkat tangan mencerminkan jeleknya kinerja mereka. Jeleknya kinerja BUMD di Riau sudah lama menuai sorotan Wakil Rakyat. Bahkan pihak legislatif kerap tidak setuju adanya suntikan modal tambahan bagi BUMD. Terlebih sejak beberapa tahun belakangan kemampuan anggaran pemerintah daerah di Riau menunjukkan angka penurunan.
Riau sendiri memiliki sejumlah BUMD yang begerak di beberapa bidang, seperti jasa keuangan (PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) , PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Serta perusahaan di bidang energi (PT Riau Petroleum).
Sambung Hamidi hingga kini perekonomian Riau sangat bergantung kepada sektor swasta. Hanya saja perlibatan swasta memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sebab, tanpa adanya perhatian dari pemerintah, maka efek swasta bagi perekonomian di Riau menjadi kurang optimal.
"Dengan catatan ada komitmen dari pemerintah memperhatikan pengangguran di Riau. Hari ini investasi masuk ke Riau tapi pengangguran makin bertambah. Nah tidak ada korelasinya, seharusnya ketika investasi masuk pengangguran berkurang, dan perekonomian naik," tekannya.
Adapun pertumbuhan perekonomian Riau selama beberapa tahun belakangan berkisar 2-3 persen. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA di Riau untuk triwulan ketiga 2019 mencapai Rp32 triliun.