Jakarta, Gatra.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai toa atau pengeras suara yang digunakan dalam sistem peringatan banjir tak pantas diterapkan di Jakarta. Ketua Fraksi, Gembong Warsono mengatakan, tak elok jika Ibu Kota masih menggunakan pengeras suara dalam sistem tersebut.

"Enggak elok aja di ibu kota negara alarm banjir menggunakan toa, itu rasanya agak aneh aja," ucap Gembong saat dihubungi, Kamis (16/1).

Gembong menilai, Pemprov DKI harusnya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam membangun sistem peringatan banjir. Yaitu dengan mengembangkan teknologi yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi kebencanaan milik BMKG.

"Jadi teknologi yang ada ini gimana dihubungkan dengan peringatan dini dari BMKG. Yang harus kita dorong kan kesana sehingga akurasinya bisa bener-bener terjamin," ujar Gembong.

Meski terkesan tradisional, Pemprov DKI telah mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah untuk mengoperasikan pengeras suara. Berdasarkan data apbd.dki.go.id, Pemprov DKI menggunakan dana sebesar Rp4,03 miliar.

Baca juga: PSI Sebut Sistem Peringatan Banjir DKI Kurang Modern

Dengan rincian, untuk pengadaan enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W Rp 416 juta.

Kemudian, enam set Coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set Horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set Storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.

Besarnya biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI, membuat Gembong menyinggung kebijakan tersebut.

"Masa Ibu Kota negara pake toa. Kalau saya sih malah justru jangan make toa, tapi make kentongan. Kalau toa Rp4 miliar, kalau kentongan kan cuma Rp100 ribu," ujarnya.