Pemerintah melanjutkan komitmen proyek infrastruktur transportasi di periode kedua pemerintahan Jokowi. Memastikan proyek prioritas berdampak langsung bagi rakyat.

Jakarta, GATRAreview.com - Dalam lawatannya ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyaksikan tiga penandatanganan kerja sama bilateral. Salah satunya, MoU for Cooperation on the Construction of the Relocated Capital City, oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea, Kim Hyun-mee.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, penandatanganan kerja sama itu untuk pengembangan atau persiapan relokasi ibu kota ke Kalimantan. Kerja sama itu pada intinya mengatur beberapa bidang kerja sama, di antaranya pembangunan kota dalam perspektif kewilayahan.

“Lalu perencanaan dan perancangan kota, pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan, termasuk rekayasa konstruksi, teknologi, dan manajemen jalan, jembatan, air bersih, air baku,” tutur Retno, yang dikutip dari situs Setkab pada Selasa, 26 November lalu. Perjanjian kerja sama itu sejalan dengan visi-misi Presiden tentang kelanjutan proyek infrastruktur di periode pertamanya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa lima tahun ke depan Kementerian Perhubungan yang banyak menggarap proyek infrastruktur, khususnya transportasi, akan mengerjakan program prioritas di infrastruktur pelayanan dasar: infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan.

Program prioritas tersebut kemudian dituangkan dalam kegiatan prioritas yang berkenaan dengan keselamatan dan keamanan transportasi, konektivitas antara transportasi darat, laut dan udara, serta sistem angkutan umum masal perkotaan. Ia menegaskan, program itu bagian dari visi-misi Presiden. “Untuk program kerja lima tahun kedepan, kami bekerja sesuai RPJMN 2020-2024 yang disusun Bappenas sesuai arahan Bapak Presiden,” lanjutnya melalui jawaban tertulis kepada Drean Muhyil Ihsan dari Gatra review, November lalu.

Untuk mendukung program prioritas itu, ada empat agenda utama, yakni pariwisata; logistik; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan; serta ibu kota negara yang baru. Keempatnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pendukung. Presiden meminta program-program kerja Kemenhub jelas arah, target, dan dampaknya pada masyarakat.

Di antaranya, menyusun 41 major project nasional bernilai strategis, berdaya ungkit, demi mencapai sasaran prioritas. Major project tersebut mendukung sektor transportasi dan pengembangan wilayah seperti pengembangan jaringan tujuh pelabuhan hub terpadu, jembatan dan tol laut, KA cepat dan KA angkutan barang, pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) Paloh-Aruk, Nunukan, Atambua, Kefamenanu, Jayapura, Merauke, destinasi pariwisata unggulan, dan pemindahan ibu kota negara. “Visi Presiden RI adalah ingin menjadikan Indonesia negara maju tahun 2045,” ia mengungkapkan.

Untuk mewujudkan hal itu, Kementerian Perhubungan, menurutnya, akan lebih fokus untuk tidak sekadar membangun infrastruktur perhubungan, melainkan juga memastikan apa yang dibangun tersebut dapat delivered atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam tema Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN IV tahun 2020-2024, infrastruktur masih menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

“Ini jadi tantangan bagi saya,” ucap Budi. Kedepan ia akan fokus pada skala prioritas. Untuk memastikan yang dibangun langsung terasa manfaatnya. Yang perlu dioptimalkan antara lain tol laut, MRT, LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, Bandara Kertajati.

Tantangan terhadap pertumbuhan wilayah, menurutnya menjadi pekerjaan bersama yang harus dihadapi yaitu disparitas antara timur dan barat, kurangnya pusat informasi terpadu, dan biaya logistik, terbatasnya APBN, dan masalah sosial seperti masalah pembebasan lahan. Nah, segala progres pembangunan tersebut merupakan program berkesinambungan. Ia berharap target dan program prioritas yang tercantum dalam RPJMN dapat tercapai di 2024.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju dan keluar dari jebakan masyarakat berpenghasilan menengah (middle income trap) dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur Tanah Air yang saling terhubung antara objek vital dan kawasan ekonomi dalam negeri. “Infrastruktur yang saling terhubung antar-kawasan ekonomi khusus, kawasan industri serta pariwisata, dan ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi,” ia menegaskan saat ditemui Qanita Azzahra dari Gatra di Gedung BI, Jakarta, Senin, 2 November.

Untuk mempercepat pembangunan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Antara lain peningkatan peran private investor dan innovative financing, peningkatan kualitas persiapan proyek (feasibility study), kolaborasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah dan otoritas lainnya. “Kami mendorong akselerasi pembiayaan. BI terus mengoptimalkan kapasitas intermediasi perbankan,” ungkapnya.

Caranya adalah dengan melakukan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial, dan pemanfaatan instrumen hedging (lindung nilai) serta memberi pendampingan pemerintah daerah. “Kebijakan BI diharapkan berkontribusi nyata,” menambahkan.