Home Kebencanaan Banjir Ancam 18 Kelurahan, BPBD Kota Tegal Siagakan TRC

Banjir Ancam 18 Kelurahan, BPBD Kota Tegal Siagakan TRC

Tegal, Gatra.com - Sebanyak 18 kelurahan di Kota Tegal, Jawa Tengah rawan banjir seiring intensitas hujan yang terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mengantisipai bencana alam tersebut.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Tegal Andri Yudi Setiawan mengatakan, ancaman bencana di wilayah Kota Tegal yang diantisipasi saat musim hujan adalah banjir dengan risiko sedang.

"Banjir ini kami bagi dua, yakni banjir perkotaan akibat curah hujan tinggi, serta banjir karena limpasan dari sungai dan Polder Bayeman," kata Yudi kepada Gatra.com, Selasa (14/1).

Berdasarkan pemetaan BPBD, Yudi mengungkapkan, terdapat 18 kelurahan yang rawan banjir dari total 27 kelurahan di empat kecamatan. Terdiri dari delapan kelurahan rawan banjir limpasan sungai serta Polder Bayeman, dan 10 kelurahan rawan banjir perkotaan. 

"18 kelurahan yang rawan banjir tersebar hampir merata di empat kecamatan. Yang paling sedikit di Kecamatan Tegal Selatan," ujarnya.

Yudi melanjutkan, sejumlah langkah sudah dilakukan sejak Desember 2019 untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada musim hujan tahun ini. Mulai dari pemetaan wilayah rawan serta risiko bencana, rapat koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana hingga apel kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan.

"Kami juga sudah dirikan lima posko pemantauan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian baik kebencanaan maupun non kebecanaan. Empat posko tersebar di empat kecamatan dan satu posko induk di kantor Pusat Pengendali Operasi BPBD Kota Tegal," ungkap Yudi.

Yudi menjelaskan, di posko-posko tersebut, disiagakan personel Tim Reaksi Cepat selama 24 jam. Tim ini disiagakan 24 jam mulai Desember 2019 hingga Maret 2020 sesuai dengan perkiraan BMKG terkait lamanya musim hujan.

Yudi menyebut, terdapat 45 personel Tim Reaksi Cepat dan didukung puluhan relawan yang bersiaga. Mereka berasal dari lintas sektor yakni BPBD, TNI, Polri, Dinas Permukiman, DPU, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PLN.

"Kita saling koordinasi. Apabila ada kejadian baik bencana atau non bencana, nanti stakeholder atau dinas mana yang terkait, kita BPBD mengkoordinasikan penanganannya," jelas Yudi.

228