Cilacap, Gatra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendorong pemerintah desa (Pemdes) mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan bencana alam.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPBD Sidareja, Agus Sudaryanto mengatakan, penanggulangan bencana bukan sekadar penanganan bencana alam. Akan tetapi, penanggulangan adalah upaya preventif untuk mencegah korban akibat bencana alam.

"Ada mitigasi, pembangunan pencegahan dan mitigasi bencana, infrastruktur, simulasi sampai penanganan bencana,” katanya, Selasa (14/1).

Dia menjelaskan,  Pemdes kini memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dari dana desa. Akan tetapi, kebencanaan masih kerap luput dari prioritas Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Padahal, menurut dia, penanganan bencana yang dilakukan oleh desa akan sangat efektif. Pasalnya, pemerintahan desa adalah struktur pemerintah terkecil yang paling mengetahui kondisi desanya. Dengan begitu, prioritas penanganan bisa lebih mudah dilakukan.

“Ini kan juga untuk membantu APBD. Karena kemampuan Pemda kan terbatas,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, sebagian desa sudah mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan bencana. Paling signifikan terjadi di Kecamatan Cipari. Terkini, dari 10 desa, lima desa di antaranya sudah mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan bencana. “Masing-masing desa minimal menganggarkan Rp20 juta untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.

Agus mengemukakan, pelibatan desa dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana sangat penting. Terlebih Cilacap adalah wilayah paling berisiko bencana alam di Jawa Tengah dan nomor 17 se-Indonesia.

Menurut dia, pelibatan banyak pihak, termasuk pemerintah desa dalam penanggulangan bencana sangat akan membuat beban Pemda Cilacap lebih ringan.