_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Bandung Barat, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiagakan dua alat sistem peringatan dini (early warning system) bencana longsor di Kecamatan Cililin dan Padalarang. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi longsor yang diprediksi terjadi di puncak musim hujan pada Januari-Maret 2020.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Duddy Prabowo mengatakan, wilayah Bandung Barat berkontur tanah perbukitan. Hal tersebut menjadikan wilayah ini sangat rawan longsor, apalagi musim hujan.
Ia menyebutkan, dua alat sistem peringatan dini itu bekerja untuk mendeteksi tingkat kejenuhan air dan pergerakan tanah di suatu wilayah. Saat kondisi darurat, alat itu bakal memberi peringatan kepada masyarakat dengan tanda sirene.
"Alat itu akan menditeksi tingkat kejenuhan air dan pergerakan tanah dimana ia disimpan. Saat kondisi darurat alat ini akan memberi peringatan masyarakat untuk mengungsi melalui sirene," kata Duddy, Selasa (14/1).
Duddy mengakui wilayah berpotensi longsor di KBB cukup banyak, sehingga ketersediaan alat peringatan dini longsor tersebut masih sangat kurang. Selain Kecamatan Cililin dan Padalarang, wilayah yang rawan terjadi longsor adalah Kecamatan Gunung Halu, Rongga, Cipatat, Parongpong dan Lembang.
"Seharusnya minimal setiap Kecamatan ada, karena itu akan menekan angka resiko jika bencana terjadi," katanya.
Duddy menjelaskan jumlah alat sistem peringatan dini di KBB ada 10. Selain 2 alat untuk mendeteksi longsor, KBB punya intensity meter yang digunakan untuk mengetahui intensitas gempa bumi dalam satuan Modified Mercalli Intensity (MMI) jumlahnya ada 6 unit. Serta 2 unit seismograf. "10 alat itu merupakan bantuan dari lembaga pusat yaitu BNPB dan BPPT," tambahnya.
Ia berharap, Pemkab Bandung Barat bisa menggelontorkan anggaran lebih besar untuk kebencanaan. Duddy menyebut, saat ini anggaran yang ada hanya cukup untuk kedaruratan saja.
"Tahun 2019 kemari kita diberi anggaran sebesar Rp3 miliar, untuk tahun 2020 sepertinya ada peningkatan menjadi 10 miliar," pungkasnya.
