Jakarta, Gatra.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan adanya perbedaan pandangan terkait perselisian antara Zona Ekonomi Eksklusif dan sembilan garis putus (9 dash line) yang diklaim Cina tak akan menemukan titik terang.

"Isu ini tidak akan selesai sampai akhir zaman. Sedangkan kalau tidak salah hari ini kapal Cina sudah masuk lagi (ke ZEEI). Ini ibaratnya main tarik ulur layangan, kapan tarik, kapan ulur," ujarnya saat diskusi publik yang dilaksanakan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jalan Warung Jati Timur Raya, Jakarta Selatan, Senin (13/1).

Dia menilai perseteruan antara Indonesia dan Cina di Natuna bukan tentang kedaulatan, melainkan hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Secara teori, dia menyatakan bahwa kedua hal tersebut berbeda. 

Hikmahanto mengartikan bahwa hak berdaulat itu bukan diartikan sebagai hak wilayah melainkan Indonesia hanya memiliki hak atas sumber daya alam. "Jadi ini tidak terkait wilayah. Jadi sumber daya alam yang di dalam [seperti] air, ikan dan sebagainya dan yang ada di dasar laut sebagai landasan kontinen," imbuhnya. 

Selain itu, Hikmahanto menduga bahwa kehadiran nelayan-nelayan Cina di Natuna disubsidi oleh pemerintah Cina. Untuk itu dia menganggap penting agar pemerintah Indonesia memberikan semacam subsidi kepada nelayan-nelayan dalam negeri agar tetap hadir di wilayah tersebut. 

"Ini yang kemudian perlu kehadiran nelayan kita. Pertanyaannya, nelayan kita disubsidi tidak? Karena kalau enggak dikasih, pikiran mereka adalah pikiran bisnis. Kalau saya enggak dapat untung ya buat apa," tukasnya.