Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terlebih dalam menghadapi Pilkada Tahun 2020. Hal itu diungkapkannya usai melakukan Pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kemenkeu, Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

"Kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp147 Milliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 Milliar, sedangkan kita mau menghadapi Pilkada di 270 daerah, maka secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri Keuangan agar kekurangan ini dipenuhi. Setelah dipenuhi, kami akan serahkan kepada DKPP untuk dikelola anggaran tersebut," ujarnya. 

Tito menjelaskan sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP secara baik.

"Adanya DKPP yang di tahun 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya, dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran," tambah Tito. 

Meski demikian, pria yang pernah menjabat Kapolri ini menjamin tak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP. Selain itu, dia juga memastikan tak akan mempengaruhi independensi DKPP.

"Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja," pungkasnya.