Jakarta, Gatra.com- Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya untuk mengusut dana aliran yang sampai saat ini masih misterius.

Sudah ada tujuh fraksi mendukung, sedangkan dua fraksI masih belum menyetujui terbentuknya Pansus. Andre mengatakan, berdasarkan informasi, PDI Perjuangan dan Golkar lebih memilih kasus Jiwasraya diselesaikan melalui Panitia Kerja (Panja).

" Pansus pendekatannya lebih komprehesif. DPR bisa memanggil OJK terkait sejauh mana melakukan pengawasan. Panja hanya bergerak di lingkup masing-masing komisi. Komisi XI hanya bisa memanggil Jiwasraya tanpa bisa memanggil Kementerian BUMN," tuturnya di Gedung DPR RI, Senin (13/1/2020).

Saat ini, ia sedang berkoordinasi dengan anggota DPR RI yang lain. Setelah seluruh fraksi sependapat, maka Pansus Jiwasraya baru bisa terealisasi.

Menurutnya, hal ini menjadi lebih efektif, efisien, dan konkret. Apalagi, ini nantinya pararel dengan kasus Asabri.

"Komisi VI dan XI segera menggelar rapat gabungan setelah Menteri BUMN pulang dari Abu Dhabi. Kita panggil terkait perkembangan uang Jiwasraya seperti [Pemerintah telah] menyiapkan Rp5 triliun, investor yang akan masuk, dan penjelasan pak Erick tentang Asabri," katanya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati mengkhawatirkan penyuntikan dana untuk menutup kerugian Jiwasraya akan menjadi momok.

"Bail out jadi beban negara atau beban rakyat. DPR harus membentuk Pansus Jiwasraya, menggabungkan Komisi XI dan Komisi VI. Negara melindungi rakyatnya. PKS mengusulkan Pansus Jiwasraya," ujarnya.