Padang, Gatra.com - Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) dipangkas dari Rp31 miliar di 2019 menjadi Rp19,9 miliar di 2020. Padahal, Sumbar termasuk daerah rawan dan sering dilanda bencana.

Menanggapi pemangkasan itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman mengatakan, pengurangan anggaran tersebut mencapai angka 30 persen. Hal tersebut sesuai yang dianjurkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena banyaknya event nasional tahun ini.

"Pengurangan anggaran itu karena Sumbar tahun ini menggelar sejumlah iven nasional. Mulai dari MTQ, Penas Tani, Harganas, dan Pilkada," ungkap Erman, Minggu (9/1) di Padang.

Kendati memaklumi adanya pemangkasan tersebut, ia berpendapat anggaran BPBD Sumbar idealnya di angka Rp31 miliar. Dengan alasan itu, pihaknya berharap masih adanya penambahan anggaran di perubahan 2020 nanti. Apalagi, banyak yang harus dibenahi karena seringnya terjadi bencana di Sumbar.

Pemangkasan anggaran BPBD tersebut menyita perhatian Benny Utama, selaku anggota Komisi IV DPRD Sumbar. Terutama bencana datang tidak terduga, dan tanpa bisa dideteksi. Dengan alasan itu, ia berharap pemerintah daerah harus sungguh-sungguh dalam menghadapi bencana.

Benny menyebutkan, kondisi Sumbar merupakan sangat rawan dengan berbagai macam bencana. Mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, badai, tsunami, hingga gunung meletus, dan yang lain. Maka seharusnya pemerintah daerah menambah anggaran kebencanaan, bukan dikurangi. "Jika anggaran tersedia dan memadai, potensi atau efek yang ditimbulkan dari bencana akan bisa diminimalisir," kata Benny.