_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Kudus, Gatra.com - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada tawar-menawar kedaulatan hukum di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Serta memprioritaskan upaya diplomatik damai atas pelanggaran hukum di zona ekonomi eksklusif (ZEE) oleh kapal-kapal penangkap ikan asal Tiongkok.
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar mangaku mendukung sikap tegas Presiden, tekait masuknya kapal nelayan asing yang masuk dan melakukan illegal fishing.
"Saya mendukung sikap tegas Presiden Jokowi, dalam konteks masuknya kapal-kapal nelayan Cina yang secara ilegal masuk di perairan Natuna," ujarnya, Sabtu (11/1).
Ia menyebut, sebenarnya sejak pengujung tahun lalu, Pemerintah Indonesia menyatakan protes kepada Pemerintah Cina atas klaim historis ZEE, dengan alasan para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di sana.
"Klaim Cina itu tidak memiliki dasar hukum dan tidak diakui oleh Hukum Internasional," ucap legislator asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu.
Dikatakannya, menurut pihak Kemenlu RI, argumen Cina itu telah dibahas dan dimentahkan oleh keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah Relevant Waters yang diklaim oleh Negeri Tirai Bambu.
"Karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982," paparnya.
Ia menambahkan, masalah pelanggaran oleh nelayan Cina di Natuna berpotensi berdampak pada kehidupan para nelayan Indonesia, serta warga masyarakat di kawasan Kabupaten Natuna.
"Mengapa demikian, sebab pada pemerintahan kabinet lalu, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pernah ada program transmigrasi ke Natuna, yang sebagian terdiri dari para nelayan-nelayan Pantura Pulau Jawa," ujar Marwan.
Mengingat, potensi perikanan di perairan Natuna masih besar, keberadaan para nelayan transmigran itu diharapkan dapat berkontribusi menjaga atau merawat eksistensi kedaulatan NKRI. "Waktu itu, sudah pula akan didirikan sekolah vokasi atau kejuruan perikanan untuk meningkatkan keterampilan para nelayan transmigran di sana," ujarnya.
Ia pun menyarankan, agar pemerintah di Kabinet Indonesia Maju sekarang untuk terus membantu kebutuhan warga masyarakat Natuna. Termasuk para transmigran dengan penyediaan fasilitas yang layak dan memadai.
"Seperti tanah, rumah, fasilitasi untuk bekerja, pendidikan, rumah sakit dan bantuan kapal buat nelayan, selain juga pengamanan secara militer tentunya," ujarnya.
