_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Asahan, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dipastikan mengalami defisit keuangan akibat tidak tercapainya target sejumlah pos penerimaan pendapatan tahun 2019.
Namun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Asahan belum bisa memastikan besar defisit keuangan tersebut.
"Berapa besarnya belum bisa kita pastikan karena belum dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan," ujar Sekretaris BPKAD Pemkab Asahan, Sri Lusi Masdiani kepada Gatra.com, Kamis (9/1).
Dia mengatakan, defisit keuangan ini terjadi akibat tidak tercapainya target penerimaan pendapatan dari penerimaan pajak bagi hasi dari pemerintah pusat, penerimaan pajak bagi hasil dari provinsi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi sampai saat ini mereka belum bisa memastikan jumlah besaran penerimaan yang tidak tercapai dari estimasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 sebesar Rp1,8 triliun.
Sementara itu menyangkut banyaknya kegiatan belanja pembangunan daerah yang belum dibayarkan ke puluhan rekanan akibat kekosongan kas keuangan daerah,
Lusi membantah. "Semua pekerjaan proyek yang sudah selesai baik secara fisik dan administrasi sudah dibayarkan," sergahnya.
Dia menegaskan, tidak ada satupun proyek kegiatan belanja pembangunan yang belum dibayarkan, kecuali proyek yang belum selesai. "Kalau untuk yang tidak selesai, pembayaran kita tunda. Kita akan bayarkan tahun ini (APBD 2020)," jelasnya.
Lusi juga membantah jika Pemkab Asahan berencana akan melakukan pinjaman daerah untuk menutupi defisit. Dia menegaskan, isu soal Pemkab Asahan akan melakukan pinjaman daerah tersebut tidak benar.
Namun meski dia membantah, Lusi menyatakan, soal pinjaman daerah ke pihak perbankan atau pihak ketiga memang tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan. Akan tetapi sejauh ini belum ada wacana pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah, baik ke perbankan atau antar pemerintah daerah.
"Tapi saya juga tidak bisa memastikan soal ini. Soalnya itu gawe-nya para petinggi. Mungkin-mungkin saja sudah ada pembicaraan ke arah sana. Hanya saja sejauh ini belum ada perintah ke kami untuk menyiapkan proses administrasi untuk keperluan itu," jawabnya.
