Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie, mengapresiasi kecepatan pemerintah dalam tanggap darurat bencana. Dia menilai pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sudah cukup baik dalam melakukan penanganan pascabanjir.

Meski demikian, ia ingin agar kecepatan yang sudah baik itu terus ditingkatkan. "Mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai pada instansi sejenis di bawahnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Tanggap Siaga Bencana (Tagana)," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).

Sementara dari sisi legislasi, ia bersama rekan-rekannya di Komisi VIII DPR RI akan merevisi dan membahas Undang-Undang Penanggulangan Becana yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini menyatakan, dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari seluruh pihak atas kebersihan dan kondisi lingkungan, paling tidak kerugian jiwa dan materi dapat diminimalisir. Apalagi, lanjutnya, jika ditambah dengan adanya payung hukum yang jelas tentang penanggulangan bencana.

Menurut Ida, kecepatan Presiden Jokowi menangani pascabanjir terlihat kemarin, ketika mengunjungi warga korban banjir dan longsor di Kabupaten Bogor dan Lebak. Ketika itu, Jokowi melihat area longsor yang ada di Kecamatan Sukajaya mencapai ratusan titik. Untuk itu, Presiden mengimbau warga setempat agar mau direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Sebelumnya, Jokowi sempat meninjau lokasi pengungsian di GOR Kampung Cikomara, Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (7/1). Dia juga mengaku telah memantau kondisi dari helikopter untuk memastikan lokasi pascalongsor dan banjir yang terjadi di sana.

“Kemarin kita lihat dari helikopter kelihatan sekali yang longsor itu bukan hanya puluhan tapi ratusan, yang ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang mengisolir desa-desa itu oleh Kementerian PUPR,” tutur Jokowi pascapeninjauan.

Usai meninjau lokasi longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Presiden Jokowi langsung melanjutkan perjalanan untuk meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten pada hari yang sama.

Mengenai bencana longsor dan banjir di Lebak itu, Jokowi mengatakan, terjadi karena perambahan hutan serta karena ada tambang emas secara ilegal. “Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, ke Bupati agar ini dihentikan. Enggak bisa lagi karena keuntungan 1, 2, 3 orang kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta agar 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa, antarwilayah, di Kabupaten Lebak yang terdampak bencana harus segera bisa diselesaikan. “Tadi saya sudah perintahkan ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan ini itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PUPR agar segera memperbaiki 19 sekolah yang rusak. Sementara terhadap 1.410 unit rumah yang terdampak banjir, menurut Presiden, akan didata secara lengkap mengenai kemungkinan untuk direlokasi.