Jakarta, Gatra.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Pelanggaran atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard Cina bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Presiden Joko Widodo dan menguji soliditas kabinet.

Hal yang sama, kata Hikmahanto, pernah dilakukan oleh Cina saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. "Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara," terangnya saat dihubungi Gatra.com pada Selasa (7/1).

Namun, persoalannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet saat ini, mulai dari Menkopolhukam, Menhan, Menteri KKP, sampai ke Kepala Bakamla yang baru.

Hikmahanto berujar bahwa momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh para menteri baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara. Untuk menunjukkan komitmen ini, ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut.

"Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan maka pelanggaran oleh Coast Guard Cina akan menurun. Namun ini tidak berarti klaim Cina atas Natuna Utara akan pudar," tambahnya. 

Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan Cina, ataupun merusak iklim investasi pelaku usaha asal Cina di Indonesia. Hikmahanto menerangkan bahwa banyak pengalaman negara lain yang memilki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi.