Sleman, Gatra.com – Yenny Wahid menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menagih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani pemberian kredit ke NU hingga Rp1,5 triliun. Yenny berkata penyaluran kredit ini salah koordinasi sehingga PBNU dan Kemenkeu perlu duduk bersama.

“Seharusnya bisa dikomunikasikan. Saya mengimbau agar PBNU dengan Menteri Keuangan duduk bareng, lalu membuat kesepahaman yang jauh lebih teknis sifatnya. Sehingga tidak ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Memang masalahnya komunikasi dan koordinasi,” kata Yenny di sela acara soft launching 'Peace Village' di Ngaglik, Sleman, Senin (6/1) petang.

Said Aqil sebelumnya menyebut pernah meneken MoU dengan Menteri Keuangan soal kredit itu. Namun sampai kini PBNU merasa belum menerima sepeserpun. Akibatnya, PBNU merasa kesulitan menjalankan program kesejahteraan masyarakat.

“Ada komitmen pemerintah yang akan memberikan kredit murah terutama kepada masyarakat yang selama ini termarginalisasi. Itu mungkin tidak sesuai dengan MoU yang pernah ditandatangani. Sebenarnya bisa dikomunikasikan,” kata cicit pendiri NU, Hasyim Asy'ari, ini.

Putri Presiden Keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini melihat rencana pemberian kredit itu wujud niat baik dari pemerintah dan PBNU agar masyarakat bisa menikmati kredit murah.

“Agar bisa punya usaha atau bisa lebih berhasil dalam kegiatan usahanya. Nah, mungkin di sini antara harapan dengan kenyataan berbeda dan mungkin skema mekanisme yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Sepengetahuan Yenny, PBNU tidak berharap uang itu disalurkan melalui PBNU. Namun yang menjadi perhatiannya, pemerintah sudah memberikan janji untuk memberi kredit murah ke masyarakat, terutama di jaringan NU.

“Saya mengerti dari sudut pandang PBNU karena mereka ditagih sama jaringan akar rumput. ‘Pak katanya sudah dapat akses, gimana caranya supaya kita bisa mengakses’. Pasti tidak bisa jawab, PBNU menagih pemerintah,” katanya.

Namun, kata Yenny, kredit murah tersebut sudah disalurkan melalui pesantren-pesantren tertentu tanpa melalui PBNU. “Salah koordinasi menurut saya. Karena ketika disalurkan ke pesantren tertentu, tidak ada komunikasinya dengan PBNU. Sementara yang lainnya nagih-nya ke PBNU,” pungkasnya.