Jakarta, Gatra.com - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Ahmadi menyatakan sistem respon Pemerintah Indonesia soal banjir masuk kategori buruk. Sebab, sebagian besar masyarakat tidak paham hal yang harus dilakukan saat banjir datang.
"Sistem responnya buruk sekali. Banyak masyarakat yang tidak paham cara mempersiapkan diri saat musim hujan datang dan ketika rumah mereka kebanjiran, menjadi bingung harus pindah kemana," ujarnya saat konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Padahal, lanjutnya, Pemerintah, dalam hal ini Pemda DKI Jakarta, memiliki Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur potensi bencana, tanggap darurat, serta pengkajian lokasi rawan. Namun, pada saat ini, aturan tersebut tidak dijalankan dan bisa dilihat keadaan yang terjadi kini.
Baca juga: Banjir Bisa Dihindari Bila Anies Serius
Lebih jauh, Tubagus mengatakan justru pemerintahan saat ini seperti kurang bersungguh-sungguh dalam mengatasi banjir. Buktinya, masih tetap dijalankan pembangunan infrastruktur di wilayah rawan banjir padahal sudah ada kajian bahwa Pulau Jawa telah kolaps dan alami pemerosotan.
"Tidak ada perbaikan signifikan yang dilakukan Pemerintah untuk atasi banjir. Justru melakukan pembangunan di wilayah rawan dan masih ada yang tidak terkontrol seperti reklamasi dan juga perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) tudak membuahkan hasil positif," katanya.