Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, masalah perjalanan dinas tidak hanya terjadi pada kementeriannya saja, melainkan di kementerian lainnya, dan beberapa lembaga di bawahnya.

"Ya ada masalah belanja barang dan SPD [Surat Perjalanan Dinas]. Memang ini masalah komplain semua rakyat dari tingkat menteri sampai bawah," ujarnya, di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (6/1).

Menurutnya, hal itu terjadi karena anggaran perjalanan dinas dianggap kurang. Bahkan, tidak jarang, ia dan deputinya harus menginap di hotel yang berbeda, saat melakukan perjalanan dinas. Tidak hanya itu, untuk membayar sewa kamar hotel pun, Luhut mengaku, dirinya selalu menggunakan uang pribadinya.

"Saya sebagai pejabat negara, saya pergi ke mana hotel saya enak karena saya bayar sendiri. Sekarang dibayar kantor kurang. Yang parah lagi para deputi saya kalau pergi itu sering tidak satu hotel dengan saya karena uangnya tidak cukup," tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh lembaga, termasuk BPK untuk mengkaji ulang aturan perjalan dinas, sehingga nantinya tidak ada temuan lain lagi yang terkait perjalanan dinas.

"Jadi saya pikir ke depan ya perlu kita tinjau mengenai ketentuan ini, sehingga tidak menjadi temuan. Padahal bisa dihindari," imbuh Luhut.