Home Kebencanaan Mendagri Menilai Perlu Adanya Kolaborasi Untuk Atasi Bencana

Mendagri Menilai Perlu Adanya Kolaborasi Untuk Atasi Bencana

Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak Pemerintah Daerah berkolaborasi mengatasi banjir. Hal itu diungkapkannya usai mengikuti Rapat Internal Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). 

"Selaku pembina dan juga pengawas Pemerintah Daerah, kita melakukan kerja sama dan kolaborasi antara pusat dan daerah. Terutama untuk turun bersama menanggulangi dampak banjir," ujarnya kepada wartawan. 

Ia juga menekankan agar pemerintah daerah memiliki posko yang bersiaga dalam memonitor aktivitas dan potensi bencana, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif maupun penanganan yang lebih efektif. Menurutnya hal itu diperlukan agar memiliki rencana yang sistematis untuk pencegahan, penanggulangan, evakuasi, menyelamatkan korban, hingga penanggulangan pascabanjir. 

"Saya ingin menekankan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membuat posko monitor, posko monitor dari BMKG kita bisa update dengan mudah dan kemudian menyiapkan rencana kontingensi bila terjadi keadaan darurat misalnya banjir," tuturnya. 

Tito menjelaskan, Pemda juga perlu cermat untuk melihat keadaan bencana yang menimpa wilayahnya, terutama terkait pembiayaan.

"Selain itu juga penting untuk menilai apakah daerah tersebut kalau terdampak banjir dan cukup luas ditetapkan status tanggap darurat. Status tanggap darurat ini sangat penting dalam kaitannya dengan pembiayaan, dari Pusat akan membantu bila ada status tanggap darurat itu," tambahnya.

Selain itu, ia juga membuka peluang agar Pemda dapat menggunakan SiLPA untuk pembiayaan penanggulangan bencana dengan syarat telah disetujui DPRD. Untuk itu, dirinya mengimbau DPRD agar memahami kondisi warga dengan mempermudah pencairan dana bantuan. 

"Saya kira SiLPA ini bisa dimanfaatkan karena ada beberapa daerah yang SiLPAnya cukup besar, tinggal nanti tolong bantuan dari teman-teman DPRD masing-masing. DPRD juga tolong dapat memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini, jangan sampai berlama-lama agar dapat segera dicairkan dan digunakan untuk tanggap darurat yang sedang ditunggu oleh masyarakat," pungkasnya. 

141