Karanganyar, Gatra.com - Sebanyak 1.048 keluarga di Karanganyar graduasi mandiri dari penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan non PKH. Mereka melepaskan status sebagai penerima bantuan pemerintah saat petugas melakukan home visit dan pemasangan stiker keluarga miskin.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial dari Dinas Sosial Karanganyar, Marno mengatakan sebanyak 1.048 keluarga graduasi mandiri tersebut berasal dari 17 kecamatan. Selama pemasangan stiker keluarga penerima manfaat PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pemkab berharap mengetahui kondisi riilnya. Sekaligus memunculkan rasa malunya apabila penerima ternyata hidup berkecukupan.

"Penempelan stiker itu dimulai 12 November 2019 lalu ke semua penerima program PKH dan BPNT di Karanganyar sebanyak 53 ribu keluarga. Selama itu didapati 1.048 keluarga graduasi mandiri. Artinya rela melepaskan bantuan pemerintah. Cara kita berhasil memantik rasa malunya. Jika tak ada home visit dan penempelan stiker, mungkin sikapnya bergeming," katanya kepada Gatra.com, Jumat (3/1).

Untuk PKH, graduasi mandiri terbanyak di Kecamatan Mojogedang sebanyak 106 keluarga. Sedangkan non PKH dari Kecamatan Jatipuro sebanyak 99 keluarga. Ia menceritakan seorang keluarga di Jaten rela melepas bantuan dari pemerintah pusat itu usai tim dari Dinas Sosial mengunjungi rumahnya yang berlantai dua dan cukup mewah. Pemilik rumah menolak tim menempel stiker keluarga miskin di dinding rumahnya. Penolakan itu disambut baik. Namun konsekuensinya, penerima harus melepaskan status sebagai warga miskin.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Agus Heri Bindarto mengatakan data graduasi mandiri akan disampaikan ke Kementrian Sosial. Ia berharap pemerintah pusat memutuskan kebijakan bagi mereka.

"Seharusnya kalau sudah graduasi mandiri dihentikan penyaluran BNPT dan PKH. Untuk bulan ini masih menerima. Semoga secepatnya ditindaklanjuti supaya bantuan tepat sasaran," katanya.

Informasi yang diterimanya, nilai bantuan BPNT pada tahun ini akan bertambah dari semula Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per penerima. BPNT biasanya berupa telur dan beras.

"Masih berupa wacana. Setahu saya, akan ditambah makanan bergizi terkait penurunan angka stunting," katanya.