Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Mutaqqin mengatakan bahwa penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bertentangan dengan Nawacita Jokowi.

"Merupakan pengingkaran terhadap program Nawacita. Tak heran jika Prabowo akhirnya melibatkan orang-orang yang diduga sebagai pihak yg bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu," kata Zaenal saat dihubungi Gatra.com, Kamis (2/1).

Tepat 1 Januari 2020, IKOHI memberikan nota peringatan dini (early warning notice) kepada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin mengenai agenda Hak Asasi Manusia (HAM) dan manuver yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Zaenal menerangkan bahwa nota peringatan ini merupakan bentuk protes terhadap apa yang telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang merekrut sosok-sosok yang ditengarai memiliki persoalan HAM dalam struktur Kementerian Pertahanan, seperti Sjafrie Sjamsoeddin dan Chairawan.

Di dalam nota peringatan tersebut, IKOHI memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Setidaknya melalui dua hal:

Pertama, memanggil jajaran Kementerian di bawah koordinasi Kemenkopolhukam, terutama Menteri Pertahanan untuk diberikan pengarahan tentang Nawacita, mengenai perwujudan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. Termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kedua, mengadakan rapat terbatas dengan seluruh menteri terkait, agar mendukung agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana diinisiasi oleh Menkopolhukam, antara lain dengan tidak merekrut sosok-sosok kontroversial yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di dalam jajaran pejabat Kementerian Pertahanan.

"Bila masukan ini tidak dipedulikan, maka kami meragukan komitmen Presiden Jokowi untuk penegakan HAM, karena aparat pemerintahannya diisi oleh pelaku palanggar HAM sendiri," pungkas Zaenal.