Jakarta, Gatra.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk tim lintas BUMN untuk bergerak cepat membantu korban banjir di beberapa titik wilayah Jabodetabek. Tindakan ini dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB agar bisa membantu masyarakat memulihkan kondisi lingkungan masing-masing. Selain itu, beberapa BUMN juga menyerahkan bantuan mulai dari logistik hingga alat-alat kesehatan.
"Hal ini sesuai arahan Presiden agar kami berkoordinasi aktif dalam penyelamatan warga masyarakat," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (2/1).
Sementara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk membantu penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Arya menyebut, tim penanganan banjir itu terdiri dari empat sampai tujuh perusahaan BUMN yang ikut membantu.
Di bawah koordinasi BNPB, tim penanganan banjir BUMN akan memberikan bantuan logistik di setiap wilayah seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan lainnya. Berikut rincian yang diterima dari pihak Kementerian BUMN terkait perusahaan yang turut serta dalam penanganan banjir di Jabodetabek.
Jakarta Utara:
- Pertamina
- Pelindo II
- Pelni
- PGN
- BKI
- Pegadaian
Jakarta Timur:
- Wijaya Karya
- BNI
- Mandiri
- JIEP
- Nindya Karya
- Indofarma
- Antam
- PT PP
- PT Waskita Karya
- PT Indra Karya
- PNRI
- PPD
Jakarta Selatan:
- Adhi Karya
- Jasindo
- Mandiri
- Surveyor Indonesia
- PT PN III
- BRI
- Sucofindo
- Danareksa
Jakarta Pusat:
- PT KAI
- Mandiri
- PT PAL
- PT PPI
- Telkom
Jakarta Barat:
- PIHC
- Semen Indonesia
- Mandiri
- PLN
Bekasi:
- Jasa Marga
- BRI
- BTN
- Mandiri
- AP I
- RNI
- Indofarma:
- PTJT II
- Jasa Raharja
- KAI
- Amarta Karya
- Hutama Karya
- PT PP
- PT PPA
- Perumnas
- PLN
- Telkom
Bogor:
- Askrindo
- Perhutani
- Mandiri
Tangerang:
- RNI
- AirNav
- AP II
- Sarinah
- Inka
Tangerang Selatan:
- Hutama Karya
- Mandiri
- PLN
- Taspen
Karawang
- Peruri
- Mandiri
"Mulai hari ini kami sudah menempatkan titik-titik posko yang sudah ditetapkan BNPB," tutup Arya.