Batanghari, Gatra.com - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi, Ilhamuddin menyoroti tenaga honorer yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari.

"Dewan menyoroti juga terlalu banyak tenaga honorer masuk ke sejumlah OPD. Eksekutif menjawab sesuai kebutuhan. Kita akan mengawasi sejauh mana kebutuhan tenaga honorer itu," kata Ilhamuddin dikonfirmasi Gatra.com, Ahad (29/12) melalui sambungan telepon.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, penerimaan pegawai honorer sudah lama moratoriumnya. Menyikapi persoalan ini, kata Ilhamuddin, DPRD Batanghari akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap tenaga honorer itu.

"Kalau memang terlalu banyak nganggur, itu akan kita keritik habis-habisan. Banggar DPRD Batanghari juga menyoroti terlalu banyak tenaga tenaga honorer. Ibaratnya kapal sudah sarat muatan," ujarnya.

Ia berkata DPRD Batanghari akan mengawasi sejauh mana tugas pegawai-pegawai Pemkab Batanghari. Sebab jawaban eksekutif penerimaan honorer sesuai kebutuhan.

"Memang dibutuhkan atau tidak? Kalau saja ada faktor-faktor lain. Ini yang akan kita soroti," ucapnya.

Apakah tenaga honorer membebani APBD? Ilhamuddin menjawab, itu pasti, itu pasti. Apakah banyaknya jumlah tenaga honorer masuk OPD ada keterkaitan politik jelang Pilkada Batanghari 2020? "No coment saya. Ha ha ha," ucapnya.

Ia mengklaim tidak ada titipan tenaga honorer. Selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamuddin cuma mengambil fasilitas unsur pimpinan berupa ajudan pribadi dan sopir.

"Tidak ada titipan saya. Kalau saya cuma ajudan dan sopir mobil. Kalau tidak pakai ajudan, tidak pakai sopir kurang elok dilihat orang. Kalau nyopir mobil sendiri nanti apa kata dunia. He he he," katanya.