Jakarta, Gatra.com - Demi meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia, Pengamat pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Anaysis (Cerdas), Indra Charismiadji menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempunyai tim yang bertugas mendampingi dan memberikan pelatihan kepada pejabat yang masih minim pengetahuan dalam mengelola konsep kebijakan pendidikan.

 

Hal tersebut disampaikan atas dasar sekarang ini, banyak pengelola dan pemangku kepentingan pendidikan yang belum mengerti atau paham mengenai konsep tata kelola kebijakan pendidikan, baik di pusat mauun daerah. Sehingga, kedepan pengelolaan pendidikan di Indonesia bisa maju dan tidak jalan di tempat.

 

"Saran yang pertama itu dari Kemendikbud harusnya punya tim yang memang bertugas mendampingi dan memberikan pelatihan kepada pejabat-pejabat yang belum memahami konsep pengelolaan pendidikan, supaya mereka tahu konsepnya. Kalau itu bisa diberikan, mereka nanti akan tahu bagaimana sih mengelola pendidikan itu," ujar Indra kepada wartawan, Sabtu (28/12).

 

Karena menurut Indra, pola atau skema saat ini menunjukan belum aktifnya dari pemerintah pusat yaitu Kemendikbud dalam mensinergikan konsep pendidikan kepada pihak pemerintah daerah (Pemda). Sehingga, masih ditemui miskomunikasi atau misinterpretasi dalam suatu kebijakan yang turun dari pusat ke daerah.

 

"Kalau menggunakan skema sekarang, kalau yang diharapkan adalah Mendikbud memberikan Permendikbud atau hanya instruksi, semua tidak ada yang mau ikut. Karena mungkin ada yang masih belum paham tentang itu. Jadi, harus proaktif dan datang ke daerah menyatukan visi dan pemahaman pengelolaan pendidika. Serta, yang aktif itu harus levelnya lewat Menteri atau Wakil Menterinya," jelas Indra.

 

Untuk saran kedua, Indra mengharapkan agar ada perpisahan urusan politik atau birokrasi pemerintah dengan urusan pendidikan. Kalau bisa, Indra menginginkan dibentuk suatu tim khusus yang dinamakan distrik sekolah yang nantinya merupakan tim dari daerah yang khusus menangani pendidikan.

 

"Jadi yang duduk di school district ini memang orang-orang pendidikan di daerah tersebut. Kasarnya disebut dewan pendidikan. Dewan pendidikan bukan cuma memberikan saran kepada pemerintah daerah. Lebih baik lagi, dewan pendidikan ini nantinya ikut mengelola pendidikan di daerah tersebut. Ini mereka juga otonomi tapi otonominya dibedakan dengan politik. Bahkan diluar negeri sudah menerapkan pola ini," Pungkasnya.