Bogor, Gatra.com - Polres Kabupaten Bogor menepis rumor adanya jasa voorijder atau polisi pengawal jalan yang disewakan kepada pihak tertentu.

Kapolres Kabupaten Bogor, AKBP Muhammad Joni membantah informasi tersebut dan menjelaskan kepada tim dari Komisioner Ombudsman yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Bogor, Sabtu (28/12).

"Tidak benar rumor tersebut karena apabila seseorang akan menggunakan voorijder, harus diinformasikan lebih awal. Lalu yang berhak menerimanya hanya pejabat negara dan masyarakat umum dalam kondisi tertentu yakni ibu hamil, butuh pertolongan seperti kecelakaan," kata Kapolres Kabupaten Bogor, AKBP Muhammad Joni di pos polisi Gadog, Ciawi, Jawa Barat, Sabtu (28/12).

Lagipula, lanjut Kapolres, situasi di jalan raya selalu dipantau oleh kamera pengawas dan seluruh petugas terhubung dengan Handy Talkie (HT). Intinya, masyarakat umum apabila tidak ada keperluan mendesak, tidak diperkenankan menggunakan jasa voorijder.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman, Adrianus Meilala mempertanyakan soal rumor masyarakat umum dapat menyewa jasa voorijer dari kepolisian kabupaten Bogor. Menurutnya, informasi itu perlu klarifikasi dari pihak terkait, agar tak menimbulkan citra ataupun dugaan buruk dari publik.

"Ada rumor di masyarakat kalau polisi (pengawal) di kawasan ini bisa disewa oleh masyarakat untuk membuka jalan kalau sedang macet hanya dengan kedipan lampu saja. Makanya saya langsung menanyakan kepada pak Kalpores dan ternyata tidak benar kabar tersebut. Melalui ini, kami memberikan apresiasi dan semoga informasi ini tidak benar," kata Adrianus dalam Sidak di pos polisi Gadog, Jawa Barat.