_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menuturkan, sebanyak Rp129 triliun dari Rp708 triliun komitmen investasi (existing) telah tereksekusi. Di sisi lain, sebanyak Rp579 triliun investasi existing masih terkendala perizinan seperti pertanahan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan sebagainya.
"Sekarang dari Rp700 triliun existing investasi di dalamnya ada persoalan Pertamina, hampir Rp300 triliun. Ini sudah lama. Pak Presiden komplain Impor (Bahan Bakar Minyak) ini enak, uangnya cepat. Impor ini bukan karena negara enggak mampu, tetapi political will," tuturnya kepada awak media di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (27/12).
Bahlil mengatakan, impor migas (minyak dan gas) menjadi kontributor terbesar dalam defisit neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas selama Januari - November 2019 sebesar US$19,75 miliar.
Oleh karena itu, Pertamina tengah mengerjakan megaproyek kilang minyak untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tujuannya agar menekan impor migas. Bahlil mengklaim beberapa perusahaan minyak asing sudah menyepakati untuk berinvestasi dalam proyek Pertamina.
"Investasi migas untuk ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), Insya Allah masuk di Balongan (Jawa Barat). CPC (China Petroleum Company) masuk. Pertamina-Rosneft (Tuban, Jawa Timur) sudah selesai. Rosneft uang muka sudah masuk," katanya.
Selanjutnya, pihaknya besok akan berkunjung ke Abu Dhabi untuk melakukan pembicaraan dengan Adnoc. Sementara itu, pembicaraan dengan CPC ditargetkan selesai pada Januari-Februari.
Bahlil juga mengungkapkan sebuah perusahaan Korea Selatan telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina terkait proyek revitalisasi kilang minyak di Dumai, Riau. Selain itu, ia mengatakan, telah berkomunikasi dengan Pertamina.
"Kami tanyakan apa masalahnya? Masalah izin, masalah lahan kita bikin tim. Untuk apa? Pertamina percepatan refinery (kilang) kita bantu. Ini kepentingan bangsa kok," ujarnya.
