Bandung Barat, Gatra.com - Ribuan ruang kelas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam keadaan rusak. Sumber anggaran belanja daerah (APBD) dinilai tak cukup untuk menuntaskan permasalah tersebut.

Sesuai data Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, jumlah ruang kelas SD ada 4.118 ruang. Dari jumlah itu, kondisi kelas yang dikategorikan baik hanya 706 ruang. Sisanya, digolongkan rusak ringan 2.726 ruang, rusak sedang 673 ruang, rusak berat 713 ruang, dan rusak total sebanyak 6 ruang kelas. 

"Enam ruang kelas SD yang rusak total memang tak bisa lagi diperbaiki. Harus kita rubuhkan semuanya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Imam Santoso MR, Selasa (24/12).

Baca juga: Ribuan Ruang Kelas Sekolah di Jateng Rusak Berat

Kondisi serupa dialami pula ruang kelas sejumlah SMP. Dari 1.948 ruang kelas, yang dikategorikan baik hanya 435 ruang. Sisanya, 1.141 ruang kelas rusak ringan, 182 rusak sedang, dan 190 rusak berat.

Selain kondisi ruang kelas banyak yang rusak, dunia pendidikan KBB dihadapkan pada kekurangan ruang kelas Sekolah Dasar. Pasalnya, dari jumlah Rombongan Belajar (Rombel) 5.592, ruang kelas yang tersedia hanya 4.118. Itu berarti SD di KBB masih kekurangan 1.474 ruangan.

Untuk SMP, dari jumlah 2.203 Rombel, ruang kelas yang tersedia hanya sebanyak 1.948. Artinya, masih ada kekurangan 255 ruang kelas.

Imam mengatakan, pihaknya merasa khawatir jika kondisi ini dibiarkan. Pasalnya, status kelas tersebut bisa saja naik ke kondisi rusak berat jika terus dibiarkan.

"Kita saat ini fokus terhadap perbaikan ruangan kelas yang mengalami rusak berat, tapi ruang kelas lain pun tidak bisa dibiarkan karena yang rusak sedang bisa saja naik menjadi rusak berat dan itu berbahaya bagi peserta didik," katanya.

Dengan kondisi fisik sekolah seperti itu, ujar Imam, tidak dapat ditangani jika hanya mengandalkan APBD. Terlebih, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan fisik sudah tidak ada, karena sebatas untuk perlengkapan pendidikan saja (alat pembelajaran). 

"Rusak berat itu biayanya bisa mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta setiap ruang kelas, bisa dibayangkan 190 dan SD 713 yang rusak berat bisa habis APBD. Paling kita mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.

Imam menjelaskan, sejauh ini anggaran yang digunakan untuk perbaikan kerusakan kelas (SD) mengandalkan dari APBD sebesar Rp4,7 miliar, Bantuan Gubernur (Bangub) Rp3,8 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp33,9 miliar (fisik) dengan jumlah total  Rp42,5 miliar. 

Namun dari jumlah tersebut belum mampu meng-cover kebutuhan kekurangan dan perbaikan ruang kelas SD yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

"DAK itu untuk fisik RKB, Rehab, Taman Upacara, dan alat pembelajaran. Sementara untuk Bangub biasanya diperuntukan untuk alat pembelajaran," ujarnya.

Masih kata Imam, untuk jenjang SMP dari dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp6,6 miliar, DAK Rp24,2 miliar, Bangub Rp14,4miliar, dan bantuan dari Kemdikbud Rp2,5 miliar dengan total Rp47,7 miliar. 

"Selama tahun 2019, itu yang kami lakukan, melakukan perbaikan dan fokus terhadap ruang kelas yang mengalami rusak berat," katanya.

Bahkan Imam menyebut, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk ruang kelas yang tertimpa musibah bencana alam. Pasalnya, untuk penanganan ruang kelas kedaruratan pihaknya tidak memiliki anggaran khusus.

Baca juga: Antisipi Ambruk, Kepsek Diminta Cek Bangunan Sekolah

"Untuk menanggulangi hal tersebut kita menggunakan CSR perusahaan, seperti sekolah rubuh yang di Tegalaja itu memakai CSR," ungkapnya.

Imam pun mengimbau, agar pihak sekolah saat mendata ruang kelas pada DAPODIK agar teliti jangan sampai keliru saat mengisi data ke pusat. Pasalnya, hal itu terjadi saat ruang kelas ambruk di SD Tegalaja dalam Dapodik tercatat sebagai rusak ringan.

"Hal itu jangan sampai terulang, karena data tersebut akan sampai ke pusat," katanya.