Jakarta, Gatra.com - Zulkifli Zaini resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (23/12). Dia mengungkapkan beberapa poin penting yang akan menjadi tanggung jawabnya saat memimpin perusahaan pelat merah ini. 

Setidaknya ada empat poin penting yang akan menjadi fokusnya saat menjadi pucuk pimpinan PLN. Menurutnya, hal-hal ini merupakan harapan masyarakat sekaligus menjadi tantangan bagi PLN. 

"Kami harus mampu mengatasi pemadaman listrik atau security off supply. Kedua, sudah barang tentu tarif kita harus terjangkau dan berkeadilan," ujarnya saat ditemui wartawan usai RUPS PLN. 

Menurutnya poin-poin tersebut mustahil dijalankan, kecuali dengan keuangan perusahaan yang sehat. Untuk itu, pihaknya bersama jajaran direksi lain serta para komisaris akan mengupayakan agar keuangan PLN selalu bugar dengan tahapan-tahapan tertentu. 

"Operasional kita di PLN harus efisien, artinya didukung oleh organisasi solid. SDM PLN diharapkan untuk kompeten, saling kerja sama, sinergi, dan memiliki orientasi untuk melayani," jelas pria yang biasa disapa Zul ini. 

Selain itu, dia menilai perlu adanya kemitraan yang sehat, adil, dan ekosistem yang kondusif. Dengan begitu, diharapkan perusahaan setrum ini akan mendapatkan persepsi dan reputasi yang lebih baik. 

Zulkifli juga sempat menyinggung soal implementasi teknologi dan pelayanan yang baik. Dia juga akan fokus memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

"Itu hal yang akan dilanjutkan ke depan dan barang tentu saya bersama dengan tim direksi serta mohon support komisaris untuk laksanakan hal tersebut," imbuhnya. 

Dia juga menegaskan, pihaknya diharapkan mampu mendistribusikan listrik ke pelosok dan seluruh pedesaan. Tidak hanya itu, PLN juga diminta dapat membangun tata kelola yang baik. 

"Poin besar berikutnya adalah PLN mampu menopang perekonomian. Mendistribusikan listrik ke pedesaan dan membangun tata kelola yang baik. Lalu, transparansi keterbukaan publik dan ketepatan bertindak dengan struktur baik dan risiko terukur," tutupnya.