Jakarta, Gatra.com -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program B30 merupakan salah satu jurus yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

“Saya bersama beberapa menteri mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo untuk meresmikan program mandatori penggunaan B30 di Pertamina,” kata Airlangga, di Jakarta Senin (23/12).

Sebelumnya Airlangga memperkirakan B30 bisa menyerap produksi CPO hingga 10 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, penghematan devisa yang dapat dilakukan mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp112,8 triliun.

Airlangga menyebut bahwa Presiden Jokowi ingin program B30 memberi manfaat bagi industri CPO. Di sisi lain, percepatan program biodisel dilakukan untuk mencari sumber baru energi baru terbarukan, sehingga dapat lepas dari ketergantungan energi fosil.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-launching Program Mandatori B30 (campuran biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar), bertempat di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta. 

Program Mandatori B30 ini akan diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020. Indonesia pun tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia.
 
Presiden mengungkapkan, keberhasilan implementasi B20 yang diterapkan sebelumnya, mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Baca Juga: Jokowi: Implementasi B30 Hemat Devisa Rp63 Triliun

“Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber EBT. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis. Pengembangan EBT juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan menjaga kualitas lingkungan,” kata Presiden. 

Presiden menyebut, mandatori B30 juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. 

“Kita tahu ketergantungan kita kepada impor BBM, termasuk di dalamnya solar, cukup tinggi. Sementara, di sisi lain, kita juga negara penghasil sawit terbesar di dunia, sehingga kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Presiden.
 
Usaha-usaha penurunan impor solar terus dilakukan pemerintah. Bahkan melalui implementasi B30 ini dapat menghemat devisa hingga Rp63 triliun. 

“Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini, akan dihemat devisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar,” ujar Presiden.
 
Penerapan B30 ini akan berdampak pada meningkatnya permintaan domestik akan Crude Palm Oil (CPO), juga menimbulkan multiplier effect bagi sekitar 16,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia. 

“Ini artinya progam B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” kata Kepala Negara.
 
Biodiesel merupakan BBN untuk mesin diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi. 

Bahan baku biodiesel yang digunakan di Indonesia sebagian besar berasal dari CPO. Selain itu, tanaman lain yang berpotensi untuk bahan baku biodiesel antara lain tanaman jarak, jarak pagar, kemiri sunan, kemiri cina, nyamplung dan lain-lain.
 
Program mandatori biodiesel ini mulai diimplementasikan pada 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada 2010. 

Pada periode 2011 hingga 2015, persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya, pada 1 Januari 2016, B20 mulai diimplementasikan untuk seluruh sektor terkait.
 
Turut hadir mendampingi Presiden selain Menko Airlangga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.