Jakarta, Gatra.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia Teuku Faizasyah menyangkal jika pemerintah dianggap tidak berupaya menuntaskan isu pelanggaran HAM yang menimpa komunitas muslim di Uighur, Tiongkok.

"Pemerintah Indonesia mengangkat isu Xinjiang dengan pihak RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dibanyak kesempatan, termasuk saat Menlu RI bertemu dengan Menlu RRT saat pertemuan ASEM (Asia Europe Meeting) di Madrid beberapa hari lalu," kata Faizasyah kepada Gatra.com, Jumat malam (20/12).

Sebelumnya, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis meminta agar pemerintah Indonesia proaktif membantu dan mengurusi masalah pelanggaran HAM yang terjadi pada umat Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

"Kita sebagai negara terbesar umat Islam di dunia berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia bukan justru malah menolak. Ini tidak masuk di akal," kata Shabri, Jumat sore (20/12).

Sikap pemerintah yang enggan mengatasi isu tersebut, kata Shabri, menampakkan Pemerintah Indonesia sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat oleh jutaan umat muslim Uighur.

Berkaitan dengan isu tersebut, gabungan Ormas Islam se-Indonesia akan menggelar aksi nasional "Selamatkan Muslim Uighur" di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta pada hari Jumat, 27 Desember 2019 mendatang.