Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis meminta pemerintah Indonesia proaktif dalam membantu dan mengurusi masalah pelanggaran HAM yang terjadi pada umat Muslim Uighur, di Xinjiang, Tiongkok.
"Kita sebagai negara terbesar umat Islam di dunia berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia bukan justru malah menolak. Ini tidak masuk di akal," kata Shabri, di Jakarta, Jumat (20/12).
Menurut Sabri, sikap pemerintah yang enggan mengatasi isu tersebut, menampakkan bahwa pemerintah Indonesia sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dialami oleh jutaan umat muslim Uighur.
Shabri juga meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar turun tangan untuk menghentikan segala bentuk arogansi yang dilakukan pemerintah Tiongkok bagi warga muslimnya.
"Dengan adanya pelanggaran HAM yang seperti, itu maka sudah seharusnya PBB turun langsung. Harus diselesaikan dan diinvestigasi secara jelas," tambahnya.
Sabri menyebut gabungan Ormas Islam se-Indonesia akan melakukan aksi nasional "Selamatkan Muslim Uyghur" di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta yang diadakan usai salat Jumat, pada 27 Desember 2019 mendatang.
Terkait soal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, melalui juru bicaranya, belum memberikan tanggapan terkait pernyataan FPI saat dihubungi Gatra.com.