Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menerima kunjungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12). Salah satu bahasan pertemuan tersebut adalah soal temuan rekening kepala daerah yang berada di Kasino luar negeri. 

Menurut Tito, sesuai regulasi pihaknya tidak boleh meminta informasi dari PPATK karena bersifat intelejen, apalagi secara mendetail. Untuk itu, seharusnya hal ini perlu dilakukan klarifikasi melalui proses lanjut yang biasa ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Dari Kemendagri tidak memiliki kewenangan itu. Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum ini kan adanya di media. Otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media," ujarnya dalam konferensi pers. 

Di tempat yang sama, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin menyatakan, pihaknya mempunyai dua tugas utama yaitu di sisi pencegahan dan pemberantasan. Dalam sisi pencegahan, dia mengklaim PPATK berwenang menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang telah dilakukannya. 

"Ini tentu dalam batas yang kami nilai tidak menganggu dan tidak juga melanggar asas praduga tak bersalah. Tentu cukup kuat prinsipnya untuk si terduga dan calon yang kami anggap berpotensi melakukannya," tuturnya. 

Namun, untuk informasi secara mendetail seperti penyebutan nama dan lain sebagainya, ia dilarang untuk membeberkannya kepada publik. Untuk itu, dia menganggap apa yang dilakukan PPATK belakangan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada. 

"Hasil kami itu dari sudut penegakan hukum pemberantasan tidak bisa kami konsumsikan kepada siapapun. Oleh karena itu, kalau diliat dari awal sampai belakangan ini, tidak ada satu pun statement kami yang mengatakan itu siapa, kepala daerah dimana, mainnya dimana. Itu tidak kami ungkapkan karena harus kami berikan kepada penegak hukum," katanya.