Jakarta, Gatra.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh stakeholder untuk berkoordinasi melancarkan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru. Hal itu disampaikan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/12). 

"Kemenhub selaku leading sector telah mengumpulkan data dan menginventarisir beberapa titik kritis dan krusial untuk diantisipasi. Hal ini guna melancarkan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru," ujarnya. 

Budi mengatakan, pihaknya telah memetakan titik yang dianggap krusial seperti Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) yang segera beroperasi pada libur natal 2019 dan tahun baru 2020. Hal ini perlu diantisipasi penjagaannya karena berada di ketinggian sekitar 15 meter. Selain itu, ia telah bersinergi dengan beberapa pihak demi kelancaran dan keamanan lalu lintas. 

"Kami telah bersinergi dengan TNI dan Polri pada Rapat koordinasi Nataru yang dipimpin Menkopolhukam bahwa selama ini koordinasi dilakukan dengan sangat baik. Terutama untuk membantu tidak hanya untuk kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjamin keamanannya," katanya. 

Secara lebih lanjut, ia menyatakan, berdasarkan prediksi, akan terjadi lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak-Bakauheni karena pengoperasian tol lintas Sumatera.

"Kami menekankan agar PT ASDP menyiapkan sistem IT yang baik, membuat gate yang lebih banyak, dan menyiapkan lapangan parkir yang besar," kata Menhub.

Kemudian, terkait antisipasi lonjakan penumpang kapal di wilayah timur Indonesia, Budi berujar, telah mengalokasikan 40 kapal untuk membantu melayani wilayah Indonesia Timur. Beberapa di antaranya adalah bantuan kapal dari TNI.

"Untuk sektor laut terutama di wilayah Timur Indonesia agar penumpang kapal dapat terlayani dengan baik, tetapi di satu sisi keselamatan tetap terjamin karena kami tidak memperbolehkan kapal mengalami over kapasitas," lanjut Menhub.

Selain itu, Budi juga menyoroti keselamatan angkutan penyeberangan di Danau Toba, Selayar dimana pernah terjadi musibah kecelakaan kapal. Oleh karena itu, ia telah mengevaluasi dengan memastikan tidak ada lagi penumpang kapal yang naik di atap. 

"Walaupun wewenang pengawasan ada di tingkat daerah, tetapi kami akan menempatkan personel khusus untuk mengawasi. Kami juga meminta agar penumpang tidak memaksakan berangkat jika melihat kapal sudah penuh," tuturnya.