Balikpapan, Gatra.com - Sejumlah LSM menilai proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai proyek bagi-bagi kue. Terkait itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan pembangunan besar, sehingga membutuhkan dana jumbo.

Karena besarnya investasi yang dibutuhkan, maka pemerintah menggandeng pihak swasta. Langkah ini, merupakan startegi pemerintah agar APBN tidak jebol untuk mendanai program ini.

"Kalau pikirannya negatif tok, ya repot. Bagi-bagi proyek? Ya mesti dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis malah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah sangat diperlukan," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).

Menurutnya, partisipasi pihak swasta justru sangat diperlukan. Pemerintah kini tengah membangun kepercayaan dari investor untuk mendukung gagasan pemindahan ibu kota.

"Yang sedang kita bangun adalah trust, kepercayaan, bahwa ibu kota ini adalah gagasan besar yg patut didukung oleh mereka," ujarnya.

Kolaborasi pemerintah dengan swasta tersebut bisa dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, misalnya skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) atau jenis investasi lainnya.

"Bisa lewat investasi swasta, kan banyak," katanya.

Selasa (17/12) kemarin, LSM Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan bahwa sejumlah nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atau keuntungan dari ide megaproyek Ibu Kota Negara. “Korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN. Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas,” ungkap Merah Johansyah di kantor YLBHI Jakarta, Jakarta Pusat.