Jakarta, Gatra.com - Ombudsman Republik Indonesia merangkum aduan selama tahun 2019. Tahun ini merupakan pertama kalinya Pemerintah Daerah paling banyak diadukan.

"Angka tertingginya sektor bidang pertanahan dan kemudian institusi terlapornya Pemerintah Daerah," ungkap Ninik Rahayu, Anggota Ombudman RI di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Menurut data yang ditampilkan, sebanyak 41,03% laporan yang diterima Ombudsman selama 2019 berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Setelah itu Kepolisian berada di peringkat kedua dengan jumlah 13,84%.

Ninik menambahkan, alasan Pemerintah Daerah menduduki peringkat pertama karena disebabkan oleh otonomi daerah yang semakin kuat. Isu yang banyak diadukan publik terkait Pemerintah Daerah adalah pertanahan, perizinan, dan pendidikan.

"Sekarang ini eranya otonomi daerah, semua kewenangan ada di daerah makanya banyak dilaporkan banyak hal, misalnya terkait KTP, Dukcapil, pertanahan juga daerah," ungap Ninik.

Reporter: NNH