Jakarta, Gatra.com - Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Rico Tude, berpendapat bahwa rencana pemekaran di wilayah Papua merupakan cara pemerintah untuk meredam perlawanan rakyat Papua yang memang kerap diselimuti isu diskriminasi, rasisme, pembungkaman hak demokrasi, dan kriminalisasi aktivis Papua.

"Untuk semakin memperkecil konsolidasi. Jadi rakyat [Papua] semacam dibatasi oleh batas-batas administrasi sehingga misalnya sebelumnya itu dalam satu wilayah administrasi yang sama, interaksinya sering terjadi, itu kemudian dibatasi," katanya saat diwawancarai awak media di sebuah kafe, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Imbas dari hal tersebut, lanjut dia, mempermudah negara untuk mengontrol gerakan masyarakat Papua. "Jadi kalau semakin kecil [wilayah Papua] itu kontrolnya semakin mudah," ujarnya.

Persoalan tujuan adanya pemekaran wilayah Papua untuk pemerataan pembangunan dan percepatan ekonomi, Rico berpendapat bahwa menilik dari pernyataan rakyat Papua, dia menilai bahwa rakyat Papua lebih menginginkan adanya pelurusan sejarah dan pengakuan hak politik dari negara.

"Sebenarnya orang Papua itu kalau melihat statement-statement [pernyataan] mereka, mereka enggak menghendaki itu, mereka mau pelurusan sejarah, diakui, terus hak politiknya diakui, dan juga ada memori kolektif mereka yang sebenarnya tidak bisa ditukar oleh pembangunan, duit atau kesejahteraan," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Sorong, Papua Barat, Lambert Jitmau, mengatakan, jika kepala daerah yang tergabung dalam Provinsi Papua Barat Daya sudah berkomitmen untuk memberikan sokongan dana selama Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi administratif, hal ini terkait dengan rencana pemekaran wilayah Papua Barat.

Usulan pemekaran wilayah Papua sebetulnya sudah ada sejak 2013. Pemekara tersebut yakni pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah yang sebelumnya masuk wilayah Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat Daya yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat.

Rencana pemekaran Papua kembali menyeruak setelah Jokowi menerima 61 perwakilan dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, pascaterjadinya kerusuhan di beberapa titik di Papua, 10 September 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pemekaran, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, khususya di Bumi Cendrawasih.

Reporter: ARH