Delhi, Gatra.com - Sebagian besar masyarakat di Ibukota India, Delhi melakukan aksi unjuk rasa menolak disahkannya undang-undang kewarganegaraan baru. Bahkan, aksi unjuk rasa yang telah berlangsung selama beberapa hari ini selalu diwarnai kericuhan.

Dilaporkan BBC, beberapa pengunjuk rasa dan petugas terluka dalam bentrokan yang terjadi hari ini, Selasa (17/12). Setidaknya 50 orang jadi korban tewas sepanjang aksi protes yang dilakukan selama beberapa hari terakhir.

Di Kota Seelampur misalnya, terlihat massa aksi melempari petugas kepolisian dengan batu. Tindakan ini dibalas dengan tembakan gas air mata serta pukulan-pukulan menggunakan pentungan. Bahkan, aparat kepolisian menyebut adanya pembakaran kantor polisi serta pengrusakan terhadap bus kepolisian.

Kota Seelampur yang merupakan daerah di sebelah timur India memiliki populasi Muslim yang besar. Para pengunjuk rasa mengklaim UU Kewarganegaraan itu akan memarginalkan mereka.

Pasalnya, UU itu menawarkan para migran asal Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, yang masuk ke India tanpa dokumen resmi, dan bisa menjadi warga negara India. Para pejabat India yang mayoritas memeluk agama Hindu nasionalis Bharatiya Janata, berargumen UU itu mengakomodasi mereka yang kabur akibat persekusi agama.

Namun, sebagian kalangan menduga UU itu merupakan bagian rencana pemerintah untuk memarjinalkan umat Muslim sehingga melanggar prinsip-prinsip sekular di dalam konstitusi India.

Aksi unjuk rasa ini semakin menyebar ke berbagai daerah di India seperti Jamia Millia Islamia. Seorang siswa di sana mengatakan kepada BBC bahwa ratusan siswa telah bergabung dengan demonstrasi, sejak hari ketiga dan seterusnya.

Mahkamah Agung India menolak untuk mendengar petisi terhadap tindakan polisi di dalam Universitas Jamia Millia Islamia, di Delhi. Padahal, terdapat laporan yang menyebut pihak kepolisian diduga menyerang siswa di dalam lingkungan kampus, termasuk perpustakaan dan toilet.

Ketua Pengadilan Sharad Bobde mengatakan pengadilan tinggi tidak perlu ikut campur lantaran itu masalah hukum dan ketertiban. Dia juga menyebut kepada para pengacara untuk mengajukan petisi di pengadilan.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan warga India tidak perlu khawatir, sambil menuduh sejumlah kelompok telah memicu terjadinya kerusuhan.

"Tidak satupun dari warga India yang perlu mengkhawatirkan aksi ini. Tindakan hanya diambil terhadap orang-orang yang menghadapi persekusi selama bertahun-tahun di luar dan tidak memiliki tempat lain selain India," katanya pada Senin lalu (16/12).

Namun sejumlah sumber mengatakan Citizenship Amendment Act (CAA) adalah diskriminatif dan bagian dari agenda nasionalis hindu, untuk memarginalkan 200 juta minoritas muslim yang ada di India.