Jakarta, Gatra.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan mengkaji kembali layanan kesehatan (Yankes) yang esensial untuk ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebab, selama ini ada layanan kesehatan yang implementasinya kurang tepat dan justru membuat kantong BPJS membengkak.

"Jadi kalau ditanya sekarang memang betul kata Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan, dengan dana yang terbatas tapi pelayanan tidak terbatas itu memang belum ada rujukan apa itu kebutuhan dasar. Ini sekarang mau kita susun rujukan itu," kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr Daeng M Faqih, di Kantor Pusat PB IDI, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Dr Daeng mengatakan, saat ini penerapan di undang-undang belum disusun, sehingga masih mengacu pada pelayanan kesehatan yang mencakup segalanya tanpa ada batasan tertentu, mana yang esensial, mana yang advance.

"Makanya, banyak orang mengatakan di Indonesia ini JKN kita sangat baik dibandingkan negara lain, karena tidak ada penentuan mana yang esensial untuk masyarakat, mana yang tidak seluruhnya dicover. Ini yang akan kita nilai mana yang esensial, mana yang seharusnya bukan esensial bagi masyarakat," terangnya.

Kepala Riset PB IDI, Marhaen Harjo mengatakan, kajian yang dilakukan bertujuan untuk mencari kebutuhan dasar kesehatan seperti apa. Agar, pelayanan kesehatan juga bisa dioptimalkan ke masyarakat.

"Misalnya, menentukan tipoid, ada bermacam-macam pemeriksanan. Dari pemeriksaan fisik, kultur bakteri sampai isolasi bakteri. Semuanya bertujuan untuk mendiagnosa agar memenuhi standar. Kan tidak semua pasien harus dirujuk. Kalau gitu bisa habis uang BPJS," ujar Marhaen.

Sejauh ini, IDI akan mengkaji lagi 144 penyakit dalam waktu tiga bulan. Melalui big data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, dapat terlihat dari penyakit tersebut yang tergolong besar.