Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menuturkan, saat ini pihaknya berupaya melakukan transformasi ke teknologi digital. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan tanah di Indonesia, sehingga tidak memerlukan penggunaan sistem manual.

"Saat ini kami sedang melakukan transformasi untuk menuju digital base," kata dia di Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (17/12).

Untuk mewujudkan recana tersebut, dibutuhkan peran swasta yakni membantu pemerintah dalam menyediakan anggaran. Sebab, menurut Himawan, untuk mengembangkan digitalisasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pertanahan (SIP) modern, setidaknya dibutuhkan dana sebesar US$800 juta hingga US$1 miliar atau setara Rp14 triliun dalam jangka waktu 10 tahun.

"Anggaran estimasi sekitar US$800 juta sampai US$1 miliar, tetapi tadi baru estimasi. Makanya, kan baru ada market sounding mungkin nanti ada efisien yang bisa dilakukan jelas Himawan. Sementara itu, transformasi digital tidak hanya dilakukan untuk mengimbangi tuntutan zaman semata, yang saat ini sudah serba digital. Namun, guna menjaga data penting terkait pertanahan dalam bentuk digital.

"Melihat besarnya lingkup dalam melakukan digitalisasi, contoh saja data tanah yang sudah disertifikatkan itu total kita memiliki 2,8 miliar dokumen kertas, bayangkan kalau kebakaran atau hilang, itu akan menjadi problem. Ke depannya BPN ini pengelola big data, yang ada di situ punya nilai dan nantinya akan dikembangkan dengan detail tata ruang, itu data valueable dan memang bisa dijadikan Indonesia memiliki data yang besar," imbuhnya.