Jakarta, Gatra.com - Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menuturkan, Indonesia masih membutuhkan produk impor dari Uni Eropa (UE) seperti oleochemical, otomotif, hingga airbus. Oleh karena itu, ia menuturkan, ancaman Pemerintah untuk mengkaji produk impor asal UE merupakan political gimmick.

"Memang sudah terucap bagian political gimmick [seputar] pernyataan kita terkait perang dagang Eropa. Kita sebetulnya masih butuh produk impor Eropa," kata Pradnyawati ditemui awak media di Jakarta, Selasa (17/12).

Meski begitu, kata dia, Pemerintah sempat mengkaji untuk mempersulit produk pertanian UE masuk Indonesia. Masalahnya, Pemerintah tidak bisa memulai untuk menolak impor produk pertanian tanpa adanya petisi dari perusahaan domestik Indonesia.

"Kita tidak bisa memulai menolak produk impor pertanian UE, tanpa ada petisi. Kalau di negara maju, itu bisa otoritas dengan inisiatif sendiri menginisiasi investigasi bisa. Aturan kita tidak ada. Jadi, tetap harus menunggu petisi dari industri domestik yang merasa diciderai karena ada impor tersebut. Sekarang kalian analisa sendiri saja, kira-kira analisa sendiri ada tidak industri domestik yang merasa tercederai oleh impor pertanian dari negara UE," tuturnya.

Di sisi lain, selanjutnya, UE menyerang Indonesia dalam konteks perdagangan internasional, bukan hanya soal kelapa sawit atau CPO. UE juga merasa dirugikan atas pelarangan ekspor nikel mentah oleh Pemerintah Indonesia. Efeknya, UE kembali melaporkan Indonesia ke WTO. Meski demikian, Pradnyawati menyatakan, Pemerintah siap menghadapi aduan UE di WTO. Bahkan, Januari tahun depan Indonesia akan melakukan konsultasi di WTO atas aduan ini.

"Jadi, tahun depan kita rame dengan UE. Tidak apa-apa. Di samping itu, kerjasama juga kita jalan terus kok. Di sisi lain kita bangga di target oleh UE, jadi kita dianggap saingan mereka-kan. Itu positifnya," tutupnya.