Jakarta, Gatra.com - Direktur lembaga riset Imparsial, Al Araf mengatakan transisi dalam pertahanan haruslah diiringi oleh transparansi kepada publik. Araf menilai transparansi penting, mengingat pertahanan merupakan sektor yang kerap meminta kenaikan anggaran cukup tinggi dari pemerintah guna melakukan pembenahan.

"Jauh lebih penting adalah transformasinya harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas. Kalau mau meminta kenaikan anggaran ketahanan itu sesuatu yang sering diajukan pemerintah," kata Araf saat diskusi pemaparan evaluasi satu dekade pertahanan di Universitas Paramadina Pascasarjana, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (16/12).

Pengajuan anggaran dari Kementerian Pertahanan harus diawasi oleh DPR. Hal itu dikarenakan jumlah anggaran yang diajukan sangat besar.

Baca juga: Evaluasi Sedekade Pertahanan, Lemhannas: Banyak Kekurangan

Adapun penggunaan anggaran itu dijelaskan Araf untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Araf menyebut Kementerian Pertahanan dan TNI memang sedang menjalani  program Kekuatan Pokok Minimun atau Minimum Essential Force (MEF), yang ditujukan untuk modernisasi alutsista. Namun yang menjadi catatan dari Araf, MEF tanpa transparansi dalam upaya mencapai kekuatan maksimum pun akan sulit terealisasi.

"Walaupun program MEF sudah ada, sekarang tinggal memastikan program MEF itu jadi lebih baik," terangnya.

Selain alutsista, penyerapan anggaran cukup besar untuk pembayaran personel. Personel TNI Angkatan Darat merupakan personel yang paling banyak dibandingkan angkatan lainnya. Araf mengkhawatirkan, transformasi akan terhambat juga jika belanja pegawai terlalu besar. (Efs)