Semarang, Gatra.com - Pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 dilakukan dengan beberapa inovasi yang belum pernah dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya.

Inovasi itu antara lain dengan menerapkan teknologi terbaru dalam tahapan pengumpulan data yakni menggunakan perangkat gadget dan internet.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono, menyatakan pelaksanaan SP 2020 dilakukan secara online dan wawancara dengan mobile phone berbasis android.

“Kami menggunakan perangkat internet atau computer aided web interviewing dan gadget untuk pengumpulan data,” katanya saat membuka Rapat Teknik Koordinator Sensus Kecamatan (KSK) di Hotel Haris Semarang, Senin (16/12).

Lebih lanjut, Sentot, menyatakan pelaksanaan SP 2020 menggunakan metode baru yakni kombinasi online dan wawancara dengan memanfaatkan data administrasi kepedudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksnaan SP 2020, menurutnya, merupakan tonggak untuk menyambut satu data kependudukan Indonesia.

Kesuksesan pelaksanaan SP 2020 akan ditentutkan pada dua titik krusial yakni saat sensus penduduk online (SPO) dan sensus penduduk wawancara (SPW).

“SPW dilakukan untuk menjaring dan mencatat secara lengkap seluruh masyarakat yang tidak melakukan SPO pada periode Februari-Maret 2020,” ujar Sentot.

Untuk itu, lanjutnya, peran KSK sebagai salah satu agen sosialisasi di tingkat kecamatan dan penanggungjawab koordinasi dengan pemangku kepentingan maupun calon petugas nantinya sangat menentutkan sukses tidaknya SP 2020.

“Melalui rapat teknik KSK ini untuk melakukan koordinasi, pemantapan, dan evaluasi berbagai bidang pekerjaan terkait pelaksanaan SP 2020,” katanya.

Penanggungjawab Rapat Teknik KSK, Muh. Saichudin, menyatakan kegiatan diikuti sebanyak 576 peserta dari 35 kabupaten/kota se-Jateng.

KSK menjadi ujung tombak di kecamatan yang menjadi koordinator tim pelaksana SP 2020 di desa/kelurahan dan petugas pencacah lapangan.

“Tugas KSK tidak ringan karena harus mampu melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan jajaran pemerintah kecematan, desa/kelurahan serta petugas lapangan sehingga perlu dilakukan pembekalan,” ujar Saichudin yang juga Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jateng.