Karanganyar, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Karanganyar menjanjikan hadiah graduasi sejahtera mandiri Rp 500 ribu tiap keluarga pada tahun 2020. Graduasi sejahtera mandiri adalah keluarga yang melepas semua bantuan pemerintah dalam program bantuan warga miskin.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Agus Heri Bindarto mengatakan hal itu kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (16/12). Disebutnya, reward itu pernah diberikan kepada sejumlah keluarga graduasi sejahtera mandiri saat HUT ke-7 PKH Karanganyar di Desa Pojok, Mojogedang pada Selasa (12/11) lalu.

“Saat itu mereka diberi penghargaan karena sudah lulus atau mentas dari kemiskinan dan berinisiatif melepas bantuan pemerintah bagi penduduk miskin. Dalam kesempatan itu diberi sembako senilai Rp 200 ribu dan piagam,” katanya.

Pada 2020, Dinas Sosial juga akan memberikan penghargaan serupa, namun dengan nominal lebih besar yakni Rp 500 ribu. Sumber pembiayaan dari APBD 2020.

Lebih lanjut dikatakannya, jumlah graduasi mandiri di Karanganyar mencapai 1.222 keluarga dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun PKH di Kabupaten Karanganyar dimulai sejak 2012. Ditarget sebanyak 2.500 keluarga graduasi sejahtera mandiri hingga akhir 2019.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Karanganyar, Marno mengatakan sebanyak 53 ribu keluarga diberi bantuan pada BPNT dan PKH. Dari jumlah itu sebanyak 800 keluarga dicoret karena statusnya sudah pindah ke luar kota pada 2018 lalu. Agar data itu lebih valid, maka dilakukan pemasangan stiker keluarga miskin di rumah penerima manfaat program itu.

“Penempelan stiker ini untuk menggugah budaya malu. Jika benar-benar membutuhkan bantuan, tidak akan tersinggung rumahnya ditempeli stiker itu. Jika menolak, dipersilakan membuat surat pernyataan bersedia melepas stiker dengan konsekuensi tidak lagi memperoleh bantuan pemerintah,” katanya.

Penempelan stiker diprediksi selesai hingga akhir bulan ini. Nantinya, laporan akan tersaji pada Januari 2020. Ia mengatakan terdapat keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT bersedia melepas bantuan pemerintah itu saat rumahnya akan ditempel stiker. Petugas menyaksikan sendiri rumahnya cukup megah.

“Itu ada di Jaten. Ia menyatakan keluar dari program karena sudah mandiri,” katanya.

Petugas sosial di wilayah desa bakal aktif memeriksa kondisi stiker tersebut. Apabila masih tertempel, maka akan dilakukan kunjungan lebih mendetil. Namun jika stiker itu dilepas, maka pemilik rumah akan diminta menandatangani kesanggupan keluar dari program bantuan warga miskin.