Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menemui Ketua DPR, Puan Maharani untuk membahas perkembangan Undang-undang Omnibus Law, hari ini, Senin (16/12). 

Sri Mulyani mengatakan, undang-undang sapu jagad tersebut sudah memasuki tahap akhir pembahasan dan siap dijalankan tahun 2020 mendatang.

"Kami ingin sampaikan rancangan prolegnas, diantara pemerintah, melalui Menkumham dalam daftar prolegnas yang akan ditetapkan DPR. Karena kami diminta untuk menjalankan salah satu omnimbus law yang sangat penting, yaitu perpajakan," katanya di gedung DPR/MPR, Jakarta.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan akan berfokus menangani salah satu omnibus law, yaitu di bidang perpajakan.

Untuk itu, kedatangan Menkeu selain berkonsultasi dengan Puan, juga kepada anggota Komisi VI dan anggota Komisi XI tentang omnibuslaw perpajakan itu, sekaligus menyampaikan ringkasan omnibus law perpajakan kepada Ketua DPR.

"Jadi kami konsul, sekalian menyampaikan rancangan tersebut. Dari jadwal prolegnas atau legislasi prioritas Kementerian Keuangan tadi disepakati, kita meneruskan RUU Omnibus Law. Desainnya secara sangat singkat. Ibu pimpinan DPR maupun komisi bisa antisipasi," ujarnya.

Sri Mulyani menyebut rencananya draft omnibus law tersebut akan diserahkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada pekan ini.