Palembang, Gatra.com – Kalangan legislatif Provinsi Sumsel mengingatkan agar pemerintah menambah alokasi anggaran bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS 2020. Hal ini guna mengantisipasi makin bertambahnya masyarakat yang tidak mampu membayar iuran akibat kenaikan tarif iuran.

Desakan ini disampaikan pada pandangan fraksi pada Paripurna DPRD Sumsel, yang berlangsung Sabtu (14/12). Fraksi Golkar misalnya menilai, pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya kesehatan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi, mengingat PBI menjadi tanggungjawab pemerintah guna mewujudkan akses kesehatan bagi masyarakat,

“Untuk sektor kesehatan, kami mengingatkan agar iuran PBI BPJS tahun depan, dinaikkan dari anggaran yang teranggarkan saat ini. Alokasi anggarannya harus dinaikkan, agar lebih banyak masyarakat yang tercover menjadi peserta BPJS kesehatan,” ungkap juru bicara Fraksi Golkar, Heru Prayoga dalam pandangan fraksinya.

Desakan juga diungkapkan fraksi Demokrat. Juru bicara Fraksi Demokrat, Muhammad Ridho mengatakan anggaran alokasi Rp121 miliar yang dianggarkan pemerintah hanya akan cukup bagi alokasi iuran PBI Sumsel selama 3-4 bulan, sementara pemerintah telah menaikkan anggaran iuran BPJS pada tahun depan.

“Dengan peningkatan nilai iuran, seharusnya pemerintah daerah makin menambah anggaran kesehatan dan bukan malah menguranginya. Kebutuhan PBI yang mencapai Rp295 miliar, malah dikurangi Rp121 miliar,” ucap ia.

Belum lagi, pemerintah daerah telah menargetkan tercapainya Univercal Healt Coverage (UHC) pada kota dan kabupaten lainnya tahun depan. Ridho mengingatkan, bahwa kesehatan ialah urusan wajib bagi pemerintah yang harus dipenuhi guna menciptakan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat, “Apalagi, pemerintah telah menaikkan tarif, dan dipastikan makin banyak masyarakat yang membutuhkan subsidi pembayaran iuran,” ungkapnya.

Sementara fraksi PKS nampak lebih keras menyatakan mendesaknya. Dikatakan juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Fadli, iuran PBI yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin di Sumsel hendaknya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Alokasi anggaran Rp121 miliar yang diajukan pada anggaran tahun depan, mengalami penurunan dibandingkan anggaran sebelumnya.

“Sekaligus fraksi PKS, meminta hasil evaluasi atas PBI 2019 yang hanya Rp82 miliar, apalagi BPJS kesehatan menyatakan masih ada 500.000 masyarakat Sumsel ialah PBI,” ucapnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya yang hadir mewakili gubernur enggan diwawancarai usai paripurna tersebut.