Jakarta, Gatra.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menegaskan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP agar dijadikan forum konsolidasi kader untuk persiapan Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak.

Apalagi, Arsul menegaskan, pada Pilkada serentak tahun depan, PPP menolak mahar politik. Untuk itu, pada Mukernas kali, agar dijadikan sebagai wadah untuk mengatur biaya pemenangan bagi bakal calon kepala daerah yang mendaftar atau pun di calonkan dari partai yang berlambang Kabah ini.

"Kita menolak mahar politik. Tapi disamping itu, biaya pemenangannya yang akan diatur dan dirumuskan di dalam Mukernas ini," kata Arsul ditemui di acara Mukernas PPP, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, sabtu (14/12).

Kedua, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP itu menambahkan, karena Mukernas merupakan forum kedua tertinggi setelah Muktamar, maka pada Mukernas kali ini, PPP juga akan menentukan tempat dan tanggal diselenggarakan Muktamar PPP.

Muktamar PPP nantinya akan memilih Ketua Umum baru PPP periode 2020-2025. Menurut Arsul, terdapat dua kemungkinan waktu pelaksanaan muktamar, yakni April 2020 ataupun 2021. "Ya nanti dilihat keputusannya. Ini kan keputusan Partai dari 34 Wilayah, apapun hasilnya," pungkasnya.